Tabayyun sebagai Fondasi Literasi Digital dalam Pengawasan Kebijakan Publik

I. Pendahuluan

Di era digital yang serba cepat ini, arus informasi berkembang begitu pesat dan tidak terkontrol, terutama melalui media sosial dan platform daring lainnya. Informasi yang tidak terverifikasi, hoaks, serta misinformasi menjadi salah satu masalah besar yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik maupun mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan. Padahal, partisipasi publik yang berbasis informasi valid sangat diperlukan untuk terciptanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Dalam bidang kesehatan, informasi yang keliru juga dapat memengaruhi pemahaman dan perilaku masyarakat sehingga penyaringannya perlu dilakukan secara lebih hati-hati.

Literasi digital menjadi kompetensi penting bagi setiap warga negara agar mampu memilah, menganalisis, dan memverifikasi kebenaran setiap informasi yang diterima. Di sinilah prinsip tabayyun, yaitu sikap hati-hati, cermat, dan tidak tergesa-gesa dalam menerima maupun menyebarkan informasi, memegang peran sangat fundamental. Tabayyun, yang berasal dari ajaran Islam, tidak hanya menjadi nilai moral individu, tetapi juga prinsip kritis dalam membentuk masyarakat yang cerdas digital dan mampu melakukan pengawasan kebijakan publik secara efektif dan bertanggung jawab. Bagi mahasiswa kebidanan dan calon tenaga kesehatan, prinsip ini juga relevan karena informasi kesehatan dari media sosial perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum digunakan dalam edukasi atau komunikasi kepada pasien dan masyarakat.

Penulisan esai ini bertujuan untuk mendalami konsep tabayyun sebagai fondasi penting literasi digital, menjelaskan landasannya dalam Al-Qur’an dan hadis, menganalisis pendapat ulama dan hasil penelitian, serta memaparkan implementasinya dalam praktik pengawasan kebijakan publik di era digital. Selain itu, esai ini mengaitkan prinsip tabayyun dengan konteks profesi kebidanan, khususnya dalam menyaring dan menyampaikan informasi kesehatan yang beredar di media sosial secara bertanggung jawab.

II. Pembahasan

Tabayyun secara bahasa berarti memperjelas, meneliti, dan memverifikasi suatu informasi sebelum mengambil keputusan atau menyebarkannya lebih lanjut. Dalam konteks literasi digital, tabayyun adalah keterampilan memilah informasi, menguji validitasnya, dan menghindari penyebaran berita palsu atau menyesatkan.

Landasan teologis ajaran tabayyun terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah (tabayyun) dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat: 6)

Ayat ini secara tegas menegur agar umat Islam senantiasa melakukan verifikasi atau tabayyun setiap kali menerima informasi, apalagi dari sumber yang tidak jelas atau diragukan integritasnya. Tafsir Al-Muyassar menjelaskan, tabayyun adalah keharusan bagi setiap individu sebelum bertindak, demi mencegah kezaliman, hoaks, atau fitnah dalam masyarakat (Al-Muyassar, 2008).

Hadis Nabi Muhammad ﷺ juga memperkuat urgensi tabayyun:

كَفى بالمرءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بكُلِّ ما سَمِعَ

“Cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan setiap apa yang didengarnya.” (HR. Muslim)

Imam Nawawi (2004) menegaskan bahwa hadis ini menjadi pengingat agar umat Islam tidak mudah terbawa arus informasi, sebab menyebarkan sesuatu yang belum pasti kebenarannya akan membawa dampak buruk, baik di dunia maupun akhirat.

Literasi digital, menurut UNESCO (2021), mencakup kemampuan individu untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, berkomunikasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tabayyun dapat diposisikan sebagai nilai dasar yang mengawali dan mengendalikan proses literasi digital tersebut. Jika sikap tabayyun diimplementasikan, masyarakat akan mampu menjadi penyaring informasi yang efektif dan anti-hoaks. Prinsip ini menjadi semakin penting dalam bidang kesehatan karena informasi yang salah dapat memengaruhi perilaku, pilihan pengobatan, maupun keputusan seseorang untuk mencari pertolongan kesehatan.

Dalam praktik pengawasan kebijakan publik di era digital, peran aktif masyarakat sangat bergantung pada kemampuan memilih informasi yang valid serta menghubungkannya dengan data dan sumber resmi. Penelitian oleh Wardhani & Firmansyah (2022) di Indonesia menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan kebijakan publik melalui media digital sering terdistorsi akibat maraknya misinformasi. Fenomena tagar, viral news, dan kampanye daring seringkali dimanfaatkan kelompok tertentu untuk membelokkan fakta dan menjatuhkan lawan politik. Itulah sebabnya masyarakat perlu menginternalisasi nilai tabayyun agar setiap aspirasi, kritik, dan pengawasan publik berbasis pada fakta dan data yang siap diuji kebenarannya.

Relevansi tabayyun semakin nyata bagi tenaga kesehatan, termasuk bidan, karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat yang memperoleh informasi kesehatan dari berbagai sumber digital. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya kemampuan tenaga kesehatan untuk mengenali dan menangani misinformasi kesehatan serta pentingnya penggunaan sumber informasi yang kredibel. Dalam konteks kebidanan, misalnya, ketika menemukan klaim di media sosial mengenai kehamilan, persalinan, menyusui, kontrasepsi, atau perawatan bayi, tenaga kesehatan tidak seharusnya langsung meneruskan informasi tersebut kepada pasien. Prinsip tabayyun dapat diterapkan dengan memeriksa siapa sumber informasi, menelusuri bukti ilmiahnya, membandingkannya dengan pedoman atau sumber resmi, dan memastikan bahwa informasi tersebut sesuai dengan kondisi pasien sebelum digunakan dalam edukasi. Dengan cara ini, tabayyun tidak hanya menjadi prinsip keagamaan, tetapi juga menjadi sikap profesional dalam menjaga ketepatan informasi dan keselamatan komunikasi kesehatan.

Kajian ilmiah oleh Nugroho (2021) menguatkan bahwa rendahnya pengetahuan tentang proses verifikasi digital adalah penyebab utama merebaknya hoaks kebijakan di Indonesia. Di sisi lain, mereka yang menerapkan prinsip tabayyun lebih aktif menggunakan cross-check multi sumber, memanfaatkan laman resmi pemerintah, dan tidak mudah terlibat dalam penyebaran isu tanpa dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi positif antara internalisasi nilai tabayyun dalam diri warga digital dengan kualitas partisipasi publik yang konstruktif dan beradab.

Analisis penulis, tabayyun dalam literasi digital berarti membiasakan diri untuk skeptis secara sehat, memperhatikan sumber informasi, membandingkan dengan data valid, dan bersikap adil dalam menyampaikan kritik kebijakan. Dalam bidang kebidanan, sikap tersebut dapat diterapkan ketika tenaga kesehatan menerima informasi dari media sosial tentang kesehatan ibu dan anak. Sebelum informasi disampaikan kepada pasien, bidan perlu memastikan sumbernya dapat dipercaya, isi informasinya didukung bukti, dan konteksnya tidak menyesatkan. Langkah tersebut penting karena tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat memperoleh informasi kesehatan yang akurat. Dengan demikian, budaya tabayyun dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, kualitas edukasi kesehatan, serta komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien.

Dalam pendidikan literasi digital, penerapan tabayyun dapat dilakukan melalui beberapa strategi, baik dalam pengawasan kebijakan publik maupun dalam komunikasi kesehatan:

1. Memberikan pelatihan verifikasi sumber dengan metode digital fact-checking.
2. Mendorong masyarakat untuk mempraktikkan prinsip “jangan langsung share sebelum cek ulang”.
3. Memanfaatkan forum diskusi kritis berbasis data, bukan emosi, sentimen, atau prasangka.
4. Membiasakan penggunaan sumber resmi, pedoman kesehatan, dan sumber ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Melatih mahasiswa bidang kesehatan, termasuk kebidanan, untuk menerapkan tabayyun sebelum menyampaikan informasi kesehatan kepada pasien dan masyarakat.

Penerapan strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas informasi dan memperkuat pengawasan partisipatif tanpa memperburuk penyebaran informasi yang menyesatkan. Dalam konteks kesehatan, kebiasaan memeriksa informasi sebelum membagikannya juga membantu tenaga kesehatan menjaga mutu edukasi dan mencegah pasien menerima informasi yang belum terverifikasi.

III. Penutup

Tabayyun adalah prinsip fundamental dalam Islam yang sangat relevan dijadikan fondasi literasi digital, khususnya dalam pengawasan kebijakan publik dan komunikasi kesehatan di era informasi. Dengan membudayakan tabayyun, masyarakat akan terlatih melakukan verifikasi, menghindari hoaks, dan bersikap kritis-partisipatif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa kebidanan, tabayyun juga menjadi pedoman penting untuk menyaring informasi kesehatan sebelum digunakan dalam edukasi kepada pasien dan masyarakat. Oleh karena itu, nilai tabayyun perlu diterapkan dalam pendidikan dan praktik profesional agar informasi yang disampaikan bersumber dari data dan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, literasi digital yang berlandaskan tabayyun dapat mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat, aman, adil, dan produktif.

Daftar Pustaka

Al-Qur’an. (2022). Surah Al-Hujurat: 6.

Al-Muyassar. (2008). Tafsir Al-Muyassar. Riyadh: King Fahd Complex.

Muslim, I. (2002). Shahih Muslim. Riyadh: Darussalam.

Nugroho, R. (2021). Misinformation and the challenge for digital citizenship in Indonesia. Jurnal Komunikasi Indonesia, 10(3), 112-130. https://doi.org/10.7454/jki.v10i3.2122

World Health Organization. (2022). WHO policy brief: COVID-19 infodemic management. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Infodemic-2022.1

UNESCO. (2021). Digital Literacy and Beyond: Skills for Future Societies. Paris: UNESCO Publishing.

Wardhani, F., & Firmansyah, R. (2022). Fenomena hoaks kebijakan publik di era digital. Jurnal Politik dan Masyarakat, 9(1), 44-62. https://doi.org/10.1016/j.jpm.2022.01.004

Kontributor: Alifia Natasya

Editor: Ahmad Ali, M.Pd.