Hukum Menjual Daging Kurban dan Kulitnya

Nur Kholis • May 28 2026 • 18 Dilihat

ABSTRAK

Ibadah kurban merupakan salah satu syiar Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Setelah penyembelihan, pengelolaan hasil hewan kurban berupa daging dan kulit menjadi persoalan yang kerap menimbulkan kebingungan di masyarakat. Sebagian panitia kurban menjual kulit hewan untuk menutup biaya operasional. Sebagian jagal menerima bayaran berupa daging atau kulit hewan yang ia sembelih. Sebagian shohibul kurban merasa kelebihan daging lalu menjual sisanya. Kajian ini bertujuan menganalisis hukum menjual daging kurban, hukum menjual kulit kurban, serta hukum menjadikan keduanya sebagai upah jagal berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama lintas mazhab. Metode yang digunakan adalah studi pustaka normatif dengan merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa menjual daging maupun kulit hewan kurban adalah haram, dan menjadikannya sebagai upah jagal juga tidak dibenarkan. Upah jagal wajib dikeluarkan secara terpisah dari dana shohibul kurban atau dana operasional panitia yang dikumpulkan tersendiri.

Kata Kunci: Kurban, Daging Kurban, Kulit Kurban, Upah Jagal, Fikih Ibadah

📌 BACA JUGA

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap tahun, jutaan hewan kurban disembelih di seluruh penjuru dunia Islam. Setelah penyembelihan, muncul pertanyaan yang tampaknya sepele namun memiliki implikasi fikih yang cukup serius: bolehkah daging atau kulit hewan kurban dijual?

Di lapangan, praktik ini bukan hal yang asing. Ada panitia yang menjual kulit hewan kurban untuk menutup biaya operasional. Ada shohibul kurban yang merasa kelebihan daging lalu menjual sebagian. Ada pula jagal yang meminta bayaran berupa bagian dari daging atau kulit hewan yang ia sembelih.

Apakah semua praktik ini dibolehkan syariat? Atau ada batas-batas yang harus dijaga?

1.2. Rumusan Masalah

Kajian ini membahas tiga rumusan masalah:

Apa hukum menjual daging hewan kurban menurut dalil dan pendapat ulama?
Apa hukum menjual kulit hewan kurban dan bagaimana praktik yang dibolehkan?
Bolehkah daging atau kulit dijadikan upah bagi jagal atau panitia kurban?

1.3. Tujuan Penulisan

Selaras dengan rumusan masalah di atas, kajian ini memiliki tiga tujuan:

Menganalisis hukum menjual daging hewan kurban berdasarkan dalil dan pendapat ulama mazhab Syafi’i.
Menganalisis hukum menjual kulit hewan kurban dan menjelaskan bentuk pemanfaatan kulit yang dibolehkan syariat.
Menjelaskan hukum menjadikan daging atau kulit kurban sebagai upah jagal serta mekanisme pembayaran upah jagal yang benar.

1.4. Batasan Pembahasan

Kajian ini difokuskan pada hukum menjual daging dan kulit hewan kurban sunnah (udhiyyah tathawwu’) yang merupakan jenis kurban paling umum di masyarakat Indonesia, dengan merujuk terutama pada mazhab Syafi’i sebagai mazhab mayoritas umat Islam Indonesia.

2. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar

Kurban (udhiyyah) secara bahasa berarti hewan yang disembelih. Secara istilah, para ulama mendefinisikannya sebagai ibadah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.

Dalam fikih Islam, kurban dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, kurban wajib yaitu kurban yang diwajibkan atas diri seseorang karena nadzar atau sebab lain yang mewajibkan. Kedua, kurban sunnah yaitu kurban yang dilakukan atas kemauan sendiri tanpa ikatan nadzar, sebagaimana yang lazim dilakukan masyarakat setiap Idul Adha.

2.2. Dalil dan Perspektif Islam

Landasan utama larangan menjual hasil hewan kurban adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا

“Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk mengurus unta-untanya, menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan pelananya, serta tidak memberikan sesuatu pun kepada jagal darinya.” (HR. Bukhari no. 1717 dan Muslim no. 1317)

Hadis ini secara eksplisit mencakup dua hal sekaligus: kewajiban mendistribusikan (bukan menjual) daging dan kulit kurban, serta larangan memberikan bagian dari hewan kurban kepada jagal sebagai upah.

2.3. Kajian Terdahulu

Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab (Juz 8) membahas secara panjang lebar ketentuan distribusi hewan kurban dan secara tegas melarang penjualan bagian apapun dari hewan kurban, baik daging, kulit, maupun bagian lainnya.

Imam Al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj (Juz 4) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa larangan tersebut berlaku menyeluruh dan mencakup seluruh bagian tubuh hewan kurban termasuk kulitnya.

Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah (Juz 5) merangkum pandangan lintas mazhab dalam persoalan ini dan menunjukkan bahwa larangan menjual daging kurban adalah pandangan yang dipegang mayoritas ulama dari berbagai mazhab.

3. METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif berbasis studi pustaka (library research). Sumber primer yang digunakan adalah Al-Quran, hadis shahih, dan kitab-kitab fikih klasik dari mazhab Syafi’i serta kitab fikih perbandingan mazhab. Sumber sekunder berupa karya ulama kontemporer dan materi yang relevan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu mengumpulkan seluruh dalil dan pendapat ulama yang relevan dengan tema, membandingkannya, lalu menarik kesimpulan berdasarkan kekuatan dalil dan pendapat mayoritas ulama.

4. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1. Hukum Menjual Daging Kurban

Para ulama Syafi’iyyah menegaskan bahwa setelah hewan kurban disembelih, shohibul kurban tidak lagi menjadi pemilik penuh atas hewan tersebut dalam arti bebas memanfaatkannya sekehendak hati. Hewan kurban telah menjadi milik Allah ﷻ yang ditujukan untuk tiga kelompok penerima: shohibul kurban sendiri (boleh makan sebagian), keluarga dan tamu, serta fakir miskin.

Berdasarkan hal itu, para ulama sepakat bahwa menjual daging hewan kurban adalah haram, baik kurban wajib maupun kurban sunnah. Larangan ini berlaku untuk semua bagian tubuh hewan kurban: daging, lemak, tulang, dan organ dalam. Tidak ada pengecualian dalam mazhab Syafi’i untuk kondisi apapun.

Selain hadis Ali RA, kaidah fikih yang berlaku dalam ibadah juga menegaskan bahwa sesuatu yang telah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah tidak boleh dikembalikan menjadi transaksi duniawi. Menjual daging kurban berarti mengubah ibadah menjadi komoditas, dan ini bertentangan dengan ruh ibadah kurban itu sendiri.

4.2. Hukum Menjual Kulit Kurban dan Pemanfaatan yang Dibolehkan

Hukum menjual kulit hewan kurban mengikuti hukum menjual dagingnya: haram. Imam Al-Syarbini dalam Mughni al-Muhtaj menyatakan dengan tegas bahwa tidak boleh menjual sesuatu dari hewan kurban termasuk kulitnya, baik oleh shohibul kurban maupun oleh orang yang dititipi untuk mengelolanya.

Praktik panitia yang menjual kulit hewan kurban kemudian menggunakan hasilnya untuk biaya operasional, meskipun sudah sangat umum di masyarakat, sesungguhnya tidak memiliki dasar yang kuat dalam fikih Syafi’i.

Yang dibolehkan adalah memanfaatkan kulit tanpa menjualnya, misalnya:

Dijadikan alas, wadah air, atau peralatan rumah tangga.
Diberikan langsung kepada fakir miskin untuk mereka gunakan atau jual sendiri.
Dimanfaatkan oleh shohibul kurban sebagai perlengkapan, bukan dijual.

4.3. Hukum Menjadikan Daging atau Kulit sebagai Upah Jagal

Hadis Ali RA secara eksplisit melarang memberikan sesuatu dari hewan kurban kepada jagal sebagai upah atas jasanya menyembelih. Menjadikan daging atau kulit sebagai upah jagal adalah haram, tanpa pengecualian.

Jika jagal ingin diberi bagian dari daging atau kulit, ia boleh menerimanya bukan sebagai upah, melainkan sebagai hadiah atau sedekah seperti penerima distribusi lainnya. Perbedaan ini terletak pada niat dan akad, bukan pada bentuk fisik pemberiannya.

Upah jagal harus dibayar secara terpisah, baik dari kantong shohibul kurban secara langsung maupun dari dana operasional panitia yang dikumpulkan secara khusus dan transparan sebelum Idul Adha.

4.4. Relevansi dalam Kehidupan Modern

Di era pengelolaan kurban yang semakin terorganisir melalui lembaga amil dan panitia masjid, pemahaman tentang ketentuan ini menjadi semakin penting. Transparansi pengelolaan kurban bukan hanya soal akuntabilitas keuangan, melainkan juga soal kesucian ibadah. Panitia yang memahami batas-batas syariat akan lebih amanah dalam menjalankan tugasnya, dan shohibul kurban yang memahami ketentuan ini akan lebih tenang dalam menyerahkan ibadahnya kepada panitia.

5. HIKMAH DAN IMPLIKASI

Ada hikmah mendalam di balik larangan menjual daging dan kulit kurban. Islam ingin memastikan bahwa ibadah kurban tetap murni sebagai ungkapan ketakwaan, bukan berubah menjadi transaksi ekonomi. Ketika daging kurban dijual, ia kehilangan dimensi spiritualnya sebagai pemberian yang tulus kepada sesama.

Larangan ini juga melindungi hak fakir miskin. Daging kurban adalah salah satu momen setahun sekali di mana mereka berhak mendapatkan bagian yang layak dari keberlimpahan kurban umat. Jika daging dijual, hak mereka terabaikan.

Implikasi praktisnya: lembaga dan panitia kurban perlu menata ulang sistem pengelolaan operasionalnya agar tidak bergantung pada hasil penjualan kulit atau daging kurban. Dana operasional harus direncanakan, diumumkan, dan dikumpulkan secara terpisah sejak jauh hari sebelum Idul Adha.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, ketiga rumusan masalah dapat dijawab sebagai berikut:

Pertama, menjual daging hewan kurban adalah haram berdasarkan hadis shahih riwayat Bukhari dan Muslim serta kesepakatan ulama Syafi’iyyah. Daging kurban wajib didistribusikan kepada tiga kelompok penerima dan tidak boleh diperjualbelikan dalam kondisi apapun.

Kedua, menjual kulit hewan kurban juga haram dengan dasar yang sama. Kulit boleh dimanfaatkan secara langsung oleh shohibul kurban atau diberikan kepada fakir miskin untuk mereka gunakan atau jual sendiri, tetapi tidak boleh dijual oleh shohibul kurban maupun panitia kurban.

Ketiga, memberikan daging atau kulit kurban sebagai upah kepada jagal adalah haram. Jagal boleh menerima bagian dari hewan kurban hanya sebagai hadiah atau sedekah, bukan sebagai upah. Upah jagal wajib dibayarkan dari sumber yang terpisah dari hasil hewan kurban, baik langsung dari shohibul kurban maupun dari dana operasional panitia yang dikumpulkan secara khusus.