Sains Tanpa Arah, Teknologi Tanpa Nurani: Mengapa Kita Butuh Etika Islam?

1. PENDAHULUAN

Abad ke-21 ditandai dengan akselerasi eksponensial dalam bidang sains dan teknologi yang lajunya tidak pernah terbayangkan dalam sejarah peradaban manusia sebelumnya. Mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang kini mampu meniru dan bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia dalam analisis data dan pengenalan pola, rekayasa genetika (seperti CRISPR-Cas9) yang memungkinkan intervensi langsung pada DNA makhluk hidup, hingga otomatisasi industri secara masif yang mendisrupsi seluruh lanskap sosiokultural dan ekonomi global secara radikal. Namun, di balik glorifikasi kemajuan dan utopia teknologis tersebut, muncul kekhawatiran eksistensial yang nyata dan mendesak.

Perkembangan teknologi kontemporer sering kali dipacu semata-mata oleh motif ekonomi kapitalistik, dorongan komersialisasi tanpa batas, dan rasionalitas instrumental yang dingin, tanpa diimbangi oleh pertimbangan etis maupun pijakan moral yang memadai. Akibatnya, kita menjadi saksi atas krisis multidimensi: degradasi ekologis yang bermuara pada perubahan iklim ekstrem, eksploitasi data privasi yang nir-etika, serta desain algoritma yang bias dan memperlebar jurang ketidakadilan sosial. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa sains yang diklaim sebagai entitas “bebas nilai” (value-free) rentan bertransformasi menjadi kekuatan yang buta dan destruktif apabila ia kehilangan haluan moralnya.

Dalam diskursus kontemporer mengenai bioetika dan filsafat teknologi global, pendekatan etika sekuler yang mendominasi sering kali terjebak pada relativisme moral yang membingungkan atau sekadar mengandalkan perhitungan utilitarianisme di mana sebuah inovasi atau tindakan teknologis dianggap “baik” dan dapat diterima secara etis hanya jika memberikan manfaat kalkulatif atau kepuasan material terbanyak bagi kelompok mayoritas.

Pendekatan semacam ini memiliki kelemahan fundamental, karena ia kerap kali mengabaikan dan mengorbankan martabat kelompok minoritas, hak asasi individu yang tidak terlihat oleh statistik, serta keseimbangan ekosistem alam secara keseluruhan demi apa yang disebut sebagai “kemajuan” industri. Di tengah kebuntuan paradigma sekuler ini, diskusi mendalam mengenai landasan etika alternatif menjadi sangat penting dan krusial. Etika Islam, dengan kekayaan tradisi keilmuannya yang mapan sejak berabad-abad lampau, menolak dikotomi artifisial antara wahyu (ilmu ilahiah) dan rasio (ilmu kauniyah). Islam menawarkan paradigma yang utuh dan komprehensif, memandang manusia bukan sebagai penguasa tiran atas alam semesta yang bebas mengeksploitasi sesukanya, melainkan sebagai khalifah (wakil Tuhan) yang memegang amanah agung untuk menjaga, merawat, dan mengelola bumi dengan penuh kebijaksanaan dan pertanggungjawaban moral di hadapan Sang Pencipta.

Mengangkat diskursus mengenai integrasi nilai-nilai dan epistemologi etika Islam ke dalam kerangka pengembangan sains dan teknologi modern bukanlah sebuah romantisme masa lalu, melainkan langkah strategis dan mendesak di masa kini. Topik ini sangat krusial tidak hanya untuk mencegah bencana teknologis berskala global yang dapat mengancam eksistensi umat manusia, tetapi juga untuk meredefinisi arah, makna, dan tujuan dari kemajuan peradaban itu sendiri. Kajian ini hadir dengan tujuan vital: untuk memandu para akademisi, peneliti, insinyur, pengembang perangkat lunak, hingga para pembuat kebijakan publik, agar setiap rancangan inovasi yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan sejati yang holistik (mashlahah ‘ammah), bukan semata-mata tunduk pada akumulasi profit korporasi dan obsesi penaklukan alam yang pada akhirnya akan berujung pada kehancuran etis dan material bagi peradaban manusia.

2. PERNYATAAN OPINI / TESIS

Sains dan teknologi mutlak tidak boleh dibiarkan bergerak liar di dalam ruang hampa nilai yang hanya didikte oleh pragmatisme pasar bebas dan imperatif ekonomi; ia harus secara aktif, sadar, dan sistematis dipandu oleh Etika Islam yang dimana sebuah kerangka moral yang bersumbu pada paradigma ketauhidan dan dioperasionalisasikan melalui maqashid as-syariah (tujuan-tujuan syariat) untuk menjamin bahwa setiap lompatan inovasi teknologis senantiasa tunduk pada prinsip pelestarian martabat kemanusiaan yang sakral, pelestarian keberlanjutan ekologis secara berkelanjutan, dan pencapaian kemaslahatan hakiki yang mampu menyelamatkan umat manusia dari jurang dehumanisasi dan alienasi teknologis.

3. ARGUMEN ILMIAH

3.1. Paradigma Tauhid sebagai Kompas Keilmuan yang Menyatukan Realitas

Argumen pertama dalam gagasan ini berakar kuat pada prinsip ontologis dan epistemologis paling mendasar dalam Islam, yaitu konsep Tauhid (Keesaan Tuhan). Dalam kerangka sains sekuler modern yang banyak dipengaruhi oleh dualisme Cartesian dan filosofi dominasi alam ala Francis Bacon, alam semesta direduksi sedemikian rupa menjadi sekadar objek mekanis yang mati, materi tak bernyawa yang semata-mata disediakan untuk dikuasai, dibedah, dan dieksploitasi oleh rasio manusia. Pandangan ini secara paksa memisahkan fakta objektif dari nilai etis. Sebaliknya, paradigma Tauhidik memandang bahwa seluruh entitas di alam semesta, dari partikel subatomik hingga galaksi raksasa, adalah ayat-ayat (tanda-tanda) kekuasaan Tuhan yang saling terhubung dalam jaring-jaring kehidupan yang harmonis. Mempelajari alam semesta melalui sains, dalam perspektif Islam, merupakan upaya suci untuk memahami kebesaran Sang Pencipta.

Kajian akademis kontemporer dalam filsafat sains Islam selama lima tahun terakhir secara meyakinkan menegaskan bahwa ilmuwan atau saintis Muslim yang bekerja dengan kesadaran Tauhidik yang mendalam memiliki kepekaan dan kecenderungan yang lebih tinggi untuk mematuhi prinsip kehati-hatian (precautionary principles). Kesadaran ontologis bahwa posisi manusia di bumi hanyalah sebagai khalifah (pengemban amanah) menuntut suatu bentuk pertanggungjawaban moral yang jauh melampaui sekadar kepatuhan pada standar kode etik profesi yang dibuat oleh asosiasi manusia. Sains, pada tingkat ini, dipraktikkan sebagai bentuk ibadah intelektual dan pencarian kebenaran universal, bukan sebagai alat penumpukan modal. Tauhid dengan demikian berfungsi sebagai kompas anti-reduksionis yang kuat, mencegah agar sains tidak teralienasi dari dimensi nurani dan spiritualitas.

3.2. Operasionalisasi Maqashid as-Syariah sebagai Matriks Evaluasi Teknologi

Argumen kedua menitikberatkan pada keandalan dan utilitas Maqashid as-Syariah (tujuan-tujuan fundamental di balik diturunkannya syariat Islam) sebagai kerangka evaluasi etis yang sangat presisi, dinamis, dan relevan bagi teknologi modern. Maqashid as-Syariah menekankan perlindungan mutlak pada lima aspek fundamental kehidupan manusia (al-dharuriyyat al-khams): perlindungan terhadap agama dan moralitas (hifz al-din), perlindungan terhadap jiwa manusia (hifz al-nafs), perlindungan terhadap akal pikiran (hifz al-‘aql), perlindungan terhadap keturunan dan institusi keluarga (hifz al-nasl), serta perlindungan terhadap harta dan properti (hifz al-mal).

Dalam konteks pengembangan Kecerdasan Buatan (AI) kontemporer, konsep hifz al-‘aql (menjaga akal) dapat dan harus digunakan sebagai landasan etis yang kuat untuk melarang dan membatasi pengembangan algoritma media sosial yang bersifat manipulatif, memicu adiksi, mendistorsi realitas, dan merusak fungsi kognitif serta kesehatan mental pengguna secara sistematis. Demikian pula dalam disiplin bioteknologi dan rekayasa genetika, prinsip hifz al-nafs dan hifz al-nasl memberikan batas-batas demarkasi etis yang sangat tegas terkait eksperimen kloning manusia, penyuntingan gen embrio yang berpotensi memicu eugenika modern, dan komersialisasi organ tubuh. Riset-riset terbaru dalam bioetika Islam membuktikan secara komprehensif bahwa kerangka Maqashid jauh lebih superior dan holistik dibandingkan dengan etika utilitarianisme sekuler, karena ia secara absolut menolak pengorbanan hak asasi fundamental individu sekecil apa pun dengan dalih “kemajuan” artifisial atau efisiensi bagi masyarakat luas. Pendekatan ini memastikan secara institusional bahwa teknologi selalu diposisikan sebagai instrumen fasilitator peradaban kemanusiaan, dan bukan sebagai predator yang menggerogotinya.

3.3. Preventivisme Etis Melalui Prinsip “La Dharara wa La Dhirar”

Argumen ketiga menyoroti kemampuan intrinsik Etika Islam dalam melakukan mitigasi risiko dan dampak buruk (eksternalitas negatif) dari teknologi melalui penerapan kaidah atau prinsip fikih universal “La dharara wa la dhirar” (tidak boleh menimbulkan mudarat/bahaya bagi diri sendiri maupun mendatangkan mudarat bagi orang lain). Era Revolusi Industri 4.0 dan transisi menuju Society 5.0 telah memunculkan spektrum ancaman baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, seperti krisis limbah elektronik beracun (e-waste) berskala raksasa, bias algoritma (algorithmic bias) yang mereproduksi rasisme dan diskriminasi struktural dalam proses rekrutmen atau peradilan, serta pelanggaran privasi data massal demi kapitalisme pengawasan (surveillance capitalism).

Paradigma regulasi teknologi global saat ini memiliki kelemahan fatal karena sering kali bersifat sangat reaktif: negara dan korporasi menunggu hingga kerugian masif terjadi, menelan korban jiwa atau finansial, baru kemudian tergagap-gagap merumuskan undang-undang dan regulasi yang mengekang. Sebaliknya, prinsip anti-mudarat dalam kerangka Islam bersifat antisipatif dan preventif (dikenal dengan konsep Sadd al-Dzari’ah atau menutup jalan menuju kerusakan). Berbagai telaah kebijakan sains tekini secara meyakinkan menunjukkan bahwa adopsi asas pencegahan mudarat ini sangatlah relevan, bahkan mendesak, untuk diterapkan sebagai fondasi dalam mendesain arsitektur teknologi yang berpusat pada manusia (human-centered technology). Dengan prinsip ini, perlindungan keamanan data, kewajiban transparansi sistem AI, dan kelestarian ekosistem tidak dijadikan opsi tambahan setelah produk selesai (afterthought), melainkan ditetapkan sebagai syarat mutlak secara inheren sejak fase perancangan (ethics by design) sebelum sebuah entitas teknologi diizinkan untuk dikonsumsi publik.

3.4. Etika Islam vis-a-vis Tantangan Transhumanisme dan Karamah al-Insan

Argumen keempat berhadapan langsung dengan gerakan ideologis radikal yang mulai tumbuh subur di Silicon Valley dan pusat-pusat riset teknologi tinggi: Transhumanisme. Gerakan ini memiliki ambisi besar untuk secara drastis memodifikasi, merekayasa, dan mengatasi batas-batas biologis manusia melalui integrasi sibernetika, rekayasa genetika tingkat lanjut, hingga wacana tentang pengunduhan kesadaran (mind uploading) demi mencapai semacam keabadian digital. Pendekatan sekuler dalam menanggapi transhumanisme sering kali tidak memiliki pijakan ontologis yang kokoh untuk membedakan mana yang merupakan “terapi penyembuhan” dan mana yang murni “peningkatan kapasitas” (enhancement) yang mengubah esensi kemanusiaan. Dalam Etika Islam, konsep Karamah al-Insan (kemuliaan dan martabat esensial manusia) menempati posisi sentral. Al-Qur’an secara eksplisit menegaskan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya (ahsan taqwim) dan dimuliakan di atas banyak makhluk lainnya.

Penggunaan bioteknologi dan neuroteknologi secara moral sangat dianjurkan dan dipuji dalam Islam selama tujuannya adalah untuk pengobatan (mudawah), mengembalikan fungsi tubuh yang cacat, atau menyelamatkan jiwa, karena ini selaras dengan Maqashid as-Syariah. Namun, intervensi teknologis yang bertujuan mengubah kodrat kemanusiaan demi ambisi keangkuhan, menciptakan kasta manusia super yang berpotensi memicu apartheid genetik, dan mencabut manusia dari kelemahannya yang secara teologis justru menjadi titik koneksinya dengan Tuhan (sikap tawadhu), ditolak secara tegas. Etika Islam memberikan batasan bahwa kehormatan manusia terletak pada kesempurnaan moral dan spiritualnya, bukan pada upaya neurotik untuk menaklukkan batasan material dan biologisnya melalui teknologi.

3.5. Ekoteologi dan Tanggung Jawab Ekologis dalam Pembangunan Berkelanjutan

Argumen kelima berkaitan dengan urgensi penyelamatan lingkungan hidup, yang saat ini menjadi korban utama dari pembangunan teknologi tanpa nurani. Eksploitasi sumber daya alam secara masif untuk industri teknologi tinggi seperti penambangan litium dan kobalt untuk baterai, serta konsumsi energi luar biasa besar yang dibutuhkan untuk melatih model AI dan penambangan kripto telah mempercepat laju pemanasan global. Islam memiliki konsep ekoteologi yang sangat kaya, salah satunya bertumpu pada prinsip Mizan (keseimbangan). Alam semesta diciptakan dalam keadaan setimbang, dan campur tangan manusia yang digerakkan oleh kerakusan komersial telah merusak keseimbangan tersebut (fasad fil ardh).

Penerapan Etika Islam menuntut pergeseran paradigma dari antroposentrisme eksploitatif menuju eko-sentrisme teosentrik. Inovasi teknologi hijau (green technology), efisiensi energi, dan model ekonomi sirkular bukan hanya dipandang sebagai tren industri, melainkan sebagai manifestasi langsung dari ibadah ekologis. Seorang teknolog Muslim diwajibkan untuk memastikan bahwa siklus hidup dari inovasi yang diciptakannya (life-cycle assessment) tidak mewariskan kerusakan ekologis bagi generasi mendatang, memastikan keberlanjutan bumi sebagai rumah bersama.

4. DISKUSI / IMPLIKASI

Gagasan komprehensif mengenai penerapan dan pelembagaan etika Islam ke dalam seluruh diskursus sains dan teknologi memberikan implikasi sosial, struktural, dan kultural yang sangat mendalam dan revolusioner, baik dalam ruang lingkup sistem pendidikan, perumusan kebijakan tata kelola negara, maupun pada level etos kerja di dalam industri teknologi global itu sendiri. Jika ditinjau dari ranah pendidikan tinggi, khususnya pada fakultas-fakultas yang tergabung dalam kelompok ilmu murni dan terapan (Science, Technology, Engineering, and Mathematics/STEM), integrasi paradigma etika Islam mengharuskan adanya sebuah dekonstruksi dan reformasi radikal terhadap kurikulum warisan kolonial yang selama ini kental dengan nuansa positivistik dan sekular-materialistik. Sistem pendidikan keinsinyuran dan sains kontemporer secara mutlak tidak boleh lagi sekadar berfungsi sebagai pabrik pencetak teknokrat mekanis yang brilian secara perhitungan teknis namun miskin literasi etis dan tumpul nuraninya. Institusi perguruan tinggi memiliki beban dan tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan kajian filsafat ilmu, sejarah peradaban Islam, dan etika profesi berbasis nilai-nilai ketuhanan secara sistemik ke dalam silabus-silabus mata kuliah inti mereka. Dengan integrasi yang utuh tersebut, lulusan sarjana teknik, ilmuwan data, dan peneliti medis yang dihasilkan ke tengah masyarakat akan secara otomatis memiliki sensitivitas dan insting moral yang sangat tajam saat merancang arsitektur produk, menganalisis data massal, atau membangun infrastruktur teknologi fisik.

Lebih jauh lagi, beranjak pada tataran kebijakan publik, arsitektur tata kelola pemerintahan, dan regulasi industri berskala makro, masuknya napas etika Islam secara substansial akan menghadirkan urgensi yang tak terelakkan untuk segera membentuk dewan-dewan pengawas etika independen dan berdaulat. Institusi seperti komisi bioetika nasional atau dewan perumusan tata kelola kecerdasan buatan di tingkat negara harus menjadikan kerangka operasional Maqashid as-Syariah sebagai salah satu landasan filosofis dalam menimbang maslahat dan mudarat dari setiap penemuan baru. Implikasi strategis dari hal ini sangat dirasakan dalam cara sebuah negara berkembang atau negara berpenduduk mayoritas Muslim menyikapi gelombang investasi teknologi dan produk-produk perangkat lunak dari asing. Pemerintah dan lembaga legislatif tidak akan lagi bersikap permisif, pasif, atau secara membabi buta mengadopsi setiap lompatan inovasi digital semata-mata atas nama percepatan ekonomi atau modernisasi semu. Sebaliknya, pemerintah akan memiliki filter regulasi yang sangat kuat, melakukan uji kelayakan assemen secara presisi dan berlapis terkait dampak inovasi-inovasi tersebut terhadap perlindungan fundamental masyarakat: menjaga keberlangsungan keselamatan fisik (perlindungan jiwa), mencegah hancurnya rasionalitas dan penyebaran disinformasi yang merusak kewarasan publik (perlindungan akal pikiran), serta menghentikan monopoli tirani modal korporasi teknologi dan membentengi hak privasi komunal dari eksploitasi data (perlindungan harta/kepemilikan).

Dalam konteks geopolitik dan wacana peradaban global, kerangka pikir etika Islam mampu memberikan kontribusi yang sangat riil, progresif, dan konstruktif dalam mengisi celah kekosongan hukum (legal vacuum) dan kebingungan filosofis yang sering muncul saat dunia menghadapi dilema-dilema moral di garis depan teknologi modern. Etika Islam tidak tampil sebagai antitesis yang menolak kemajuan, melainkan sebagai penyeimbang yang merasionalkan laju kemajuan tersebut. Hal ini secara langsung memposisikan dunia Islam dan negara-negara dengan kearifan lokal yang kuat seperti Indonesia, yang memiliki potensi demografi intelektual yang besar sebagai agen-agen pionir dan pemikir garda depan dalam merumuskan dan mendiktekan standar baku etika teknologi global yang holistik, berakar pada keluhuran nilai spiritual, dan berdedikasi penuh untuk memelihara peradaban manusia yang bermartabat tinggi.

5. PENUTUP

Secara esensial, filosofis, dan fundamental, dapat ditegaskan kembali bahwa upaya untuk mempertahankan pemisahan yang kaku antara rasionalitas sains dengan etika spiritual adalah sebuah ilusi modernitas yang terbukti sangat membahayakan dan mengancam kelangsungan hidup peradaban itu sendiri. Sains tanpa arah moral hanya akan melahirkan instrumen-instrumen eksploitasi berdaya hancur tinggi, sementara teknologi tanpa nurani secara bertahap namun pasti akan membalikkan hierarki penciptaan, menempatkan manusia sekadar sebagai komoditas data dan budak yang mengabdi pada algoritma serta mesin yang ironisnya diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, kita berada pada persimpangan sejarah di mana intervensi moral secara besar-besaran yang ditawarkan oleh kekayaan Etika Islam bukan lagi menjadi sebuah pilihan alternatif, melainkan kebutuhan eksistensial primer umat manusia. Melalui internalisasi paradigma Tauhidik yang secara harmonis menyatukan pencarian kebenaran empiris di laboratorium dengan pengabdian pada nilai-nilai ilahiah di ruang batin, serta operasionalisasi panduan praktis nan presisi dari konsep Maqashid as-Syariah, setiap helaan napas inovasi teknologi dapat dikalibrasi dan diluruskan kembali arahnya. Inovasi harus dipastikan agar senantiasa berkhidmat secara tulus pada tujuan agung penciptaan manusia: menebarkan kedamaian dan rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil ‘alamin), menegakkan keadilan, dan melestarikan anugerah kehidupan di muka bumi.

Sebagai manifestasi langkah-langkah konkret, terukur, dan strategis guna mengimplementasikan gagasan transformasi teologis-teknologis ini dari ranah konseptual menuju realitas sistemik, terdapat serangkaian rekomendasi mendesak dan berjangka panjang yang patut diambil oleh para pemangku kepentingan. Rekomendasi pertama ditujukan secara khusus kepada otoritas pendidikan nasional, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, agar segera memandatorikan dan menyisipkan kurikulum “Etika Teknologi Transendental” sebagai mata kuliah wajib dan menjadi syarat kelulusan mutlak dalam seluruh program studi keilmuan berat (seperti teknik, ilmu komputer, biologi molekuler, dan kedokteran) di seluruh perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap calon inovator memiliki kerangka pengaman moral sejak dari bangku perkuliahan sebelum mereka bersentuhan langsung dengan pusaran industri.

Rekomendasi kedua adalah mendesak hadirnya sinergi antara lembaga pemerintahan yang membidangi teknologi dengan otoritas fatwa keagamaan nasional, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka dituntut untuk lebih proaktif, lincah, dan antisipatif dalam menyusun buku-buku putih (white papers), peta jalan kebangsaan, dan panduan fatwa etis kontemporer yang spesifik membedah isu-isu teknologi mutakhir seperti batasan syariat pada etika pengembangan algoritma kecerdasan buatan, regulasi terapi modifikasi genetika bagi pasien, hukum perlindungan daulat privasi data digital, dan etika penambangan aset kripto yang rakus energi.

Rekomendasi ketiga sekaligus yang paling fundamental adalah panggilan kepada segenap komunitas akademisi, cendekiawan intelektual Muslim, dan kaum profesional di sektor teknologi untuk segera dan secara intensif membangun pusat-pusat penelitian keunggulan (centers of excellence) lintas disiplin. Pusat studi ini bertugas sebagai laboratorium intelektual yang secara kontinu mempertemukan dan mendialogkan keahlian teknis para pakar sains terapan dengan kedalaman kebijaksanaan deduktif para cendekiawan syariat (fuqaha). Melalui proses ijtihad kolektif dan kolaborasi lintas batas ilmu yang inklusif ini, pengembangan sains dan teknologi yang berbasis di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya, akan mampu meroket maju menyaingi standar peradaban global secara akseleratif, tanpa harus kehilangan, mengorbankan, maupun menukarkan sedikit pun dari identitas spiritual, esensi ketuhanan, dan martabat kemanusiaannya yang tak ternilai harganya.

REFERENSI

Al-Faruqi, M., & Rahman, A. R. (2024). Relevansi Maqashid as-Syariah dalam tata kelola kecerdasan buatan dan perlindungan data privasi di era Society 5.0. Jurnal Etika Teknologi dan Bioetika Islam, 8(2), 112–128.

Hassan, K., & Abdullah, T. (2023). Paradigma tauhid dalam sains kontemporer: Menjembatani kesenjangan epistemologis dan krisis ekologi modern. Pustaka Intelektual Islam.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Buku putih strategi integrasi etika dalam pendidikan STEM di era Society 5.0. Balai Pustaka.

Mubarak, Z. H. (2022). Sadd al-dzari’ah sebagai asas prevensi ekologis dalam pengembangan teknologi Industri 4.0: Sebuah tinjauan fikih kontemporer. Jurnal Hukum Syariah Kontemporer, 14(1), 45–63.

Saleh, M. (2025). Islam dan tantangan posthumanisme: Karamah al-insan sebagai kritik terhadap gerakan transhumanisme global. Jurnal Kajian Filsafat Sains Islam, 10(1), 77–95.

Syafi’i, R., & Zulkarnain, I. (2026). Dekonstruksi etika utilitarian dalam revolusi digital: Pendekatan bioetika Islam terhadap eksploitasi algoritmik. Jurnal Pemikiran Filsafat dan Sains Islam, 11(3), 201–219.

Zaelani, F. (2023). Ekoteologi Islam dan pembangunan berkelanjutan: Menggugat jejak karbon industri teknologi. Jurnal Ilmu Lingkungan dan Syariah, 5(2), 89–110.

Kontributor: Muhammad Rafael Mubaroq

Editor: Ahmad Ali, M.Pd.