Hak-Kewajiban Warga Negara: Titik Temu Konsep Kekhalifahan dan Bai’at

Pendahuluan

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya bersifat resiprokal, saling berkesinambungan, dan berhubungan sebab-akibat satu sama lain, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang harmonisasi hak dan kewajiban untuk mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab (Izzati & Novitasari, 2023). Namun, dalam praktiknya, implementasi hak dan kewajiban warga negara di berbagai bidang kehidupan kerap mengalami ketimpangan, di mana individu cenderung lebih aktif menuntut haknya tanpa memperhatikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu. Fenomena serupa juga diangkat dalam kajian mengenai harmoni kewajiban dan hak dalam kewarganegaraan Indonesia, yang menyoroti bahwa banyak individu menuntut hak secara aktif namun abai terhadap kewajiban yang harus dijalankan, sehingga harmonisasi antara keduanya menjadi fondasi penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan mewujudkan masyarakat yang adil serta sejahtera (Budiyanto & Calysta, 2025).

Persoalan ini semakin kompleks ketika ditelaah dari sudut pandang hukum tata negara, di mana hak dan kewajiban warga negara sering kali terlupakan karena beragamnya aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan bernegara. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara justru lebih banyak dituntut, sementara pemenuhan hak-haknya kurang mendapat perhatian yang memadai, sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum tata negara yang mengangkat isu Hak Asasi Manusia serta hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka hukum positif (Irwansyah, 2021). Dimensi problematik ini juga tampak dalam konteks konseptual hak asasi manusia di Indonesia, di mana kerangka HAM pada dasarnya menempatkan individu sebagai pemegang hak dan negara sebagai pemikul kewajiban. Akan tetapi, hukum positif Indonesia khususnya UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 justru memperluas cakupan kewajiban hingga menyentuh individu dan menjadikannya sebagai dasar pembatasan hak, sehingga memunculkan ambiguitas konseptual mengenai kaburnya pembedaan antara pemegang hak dan pemikul kewajiban, sebagaimana diuraikan dalam penelitian yang meneropong problematika konsep kewajiban asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia (Muhammad, 2026).

Guna memperkaya perspektif kajian, penting pula untuk melihat wacana hak dan kewajiban warga negara dari sudut pandang lain di luar konteks Indonesia, salah satunya melalui pemikiran tokoh Islam Al-Maududi mengenai konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara non-Muslim di negara Islam. Kajian ini menyoroti bagaimana sebuah negara Islam yang terdiri atas masyarakat dengan latar belakang agama berbeda menempatkan posisi hak dan kewajiban dalam bernegara (Putra, 2021). Perbandingan perspektif ini memberikan gambaran bahwa persoalan harmonisasi hak dan kewajiban bukan hanya isu domestik semata, melainkan juga menjadi perhatian dalam berbagai tradisi pemikiran ketatanegaraan. Secara khusus, tradisi pemikiran Islam menawarkan dua konsep kunci yang menjadi titik temu dengan persoalan hak dan kewajiban warga negara, yakni kekhalifahan sebagai institusi kepemimpinan dan bai’at sebagai mekanisme kontrak sosialnya, yang akan diuraikan definisi dan landasannya secara lebih mendalam pada bagian pembahasan sebelum dikaitkan secara eksplisit dengan hak dan kewajiban warga negara, sehingga esai ini akan menelaah keempat perspektif tersebut secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Pembahasan

Secara konseptual, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua unsur yang saling berkesinambungan dan berhubungan sebab-akibat, sehingga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam kehidupan bernegara (Izzati & Novitasari, 2023). Dalam kerangka ideal, setiap pemenuhan hak semestinya berjalan beriringan dengan pelaksanaan kewajiban, sehingga tercipta keseimbangan yang menopang stabilitas kehidupan berbangsa. Pandangan ini diperkuat oleh Budiyanto dan Calysta (2025), yang menekankan bahwa ketidakseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban dapat memicu ketidakadilan serta menghambat pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera, sehingga pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen penting untuk membangun kesadaran kolektif mengenai peran warga negara yang aktif sekaligus bertanggung jawab.

Ketimpangan ini tampak jelas pada kecenderungan masyarakat yang lebih aktif menuntut hak, namun abai terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan terlebih dahulu (Budiyanto & Calysta, 2025). Pola serupa juga terlihat dalam relasi antara warga negara dan negara, di mana kewajiban warga negara justru kerap lebih banyak dituntut, sementara pemenuhan hak-haknya kurang mendapat perhatian yang setara, sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum tata negara terkait Hak Asasi Manusia serta hak dan kewajiban warga negara (Irwansyah, 2021). Ketimpangan semacam ini menunjukkan bahwa persoalan bukan terletak pada ketiadaan pengaturan normatif, melainkan pada kesenjangan antara norma dan kesadaran kolektif dalam pelaksanaannya di lapangan.

Pada tataran normatif, kerangka hak asasi manusia secara ideal menempatkan individu sebagai pemegang hak dan negara sebagai pihak yang memikul kewajiban untuk memenuhinya (Muhammad, 2026). Akan tetapi, hukum positif Indonesia khususnya UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 justru memperluas cakupan kewajiban hingga turut menyasar individu warga negara, bahkan menjadikan kewajiban tersebut sebagai dasar bagi pembatasan hak seseorang. Perluasan ini memunculkan ambiguitas konseptual, terutama menyangkut kaburnya batas antara siapa yang berkedudukan sebagai pemegang hak dan siapa yang berkedudukan sebagai pemikul kewajiban dalam sistem hukum Indonesia. Muhammad (2026) menegaskan bahwa konstruksi semacam ini berimplikasi pada melemahnya akuntabilitas negara serta terbukanya ruang bagi pembatasan hak yang tidak sah, sehingga diperlukan penataan ulang kerangka normatif yang menempatkan kembali hak sebagai pusat perlindungan dan negara sebagai pemikul kewajiban utama.

Untuk memperkaya sudut pandang, wacana hak dan kewajiban warga negara juga dapat ditelaah melalui pemikiran tokoh Islam Al-Maududi mengenai konsep kewarganegaraan dalam negara Islam yang penduduknya terdiri atas kelompok masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda-beda (Putra, 2021). Kajian tersebut menyoroti bagaimana posisi hak dan kewajiban ditempatkan dalam konteks bernegara ketika keberagaman agama menjadi bagian tak terpisahkan dari komposisi warga negaranya. Perspektif ini memperlihatkan bahwa persoalan relasi hak dan kewajiban bukan semata isu yang khas Indonesia, melainkan juga menjadi perhatian lintas tradisi pemikiran ketatanegaraan, termasuk dalam konteks negara yang berlandaskan syariat Islam, di mana ketaatan warga negara kepada pemimpin ditempatkan sebagai salah satu fondasi tegaknya tatanan bernegara yang tertib, terlepas dari perbedaan latar belakang masyarakatnya.

Untuk menjawab hal tersebut secara lebih mendalam, konsep kekhalifahan perlu ditelaah lebih dahulu sebagai titik tolak. Secara etimologis, istilah khilafah berasal dari kata khalifah yang bermakna pengganti atau wakil, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an ketika Allah menyebut Adam sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah [2]: 30). Dalam tradisi pemikiran politik Islam, makna khilafah kemudian berkembang menjadi istilah teknis kenegaraan yang merujuk pada institusi kepemimpinan pengganti fungsi kenabian dalam mengurus persoalan agama sekaligus persoalan dunia. Al-Mawardi, sebagaimana diuraikan dalam kajian Zain (2019), menyamakan kedudukan khilafah dengan imamah, yakni jabatan yang diemban seseorang untuk menjaga agama dan mengatur urusan keduniaan umat. Dengan demikian, kekhalifahan pada dasarnya bukan sekadar gelar kekuasaan, melainkan sebuah amanah yang melekatkan kewajiban pada pemegangnya untuk melindungi dan mengayomi rakyat, sekaligus memberinya hak untuk ditaati selama tidak menyimpang dari batas-batas syariat (Zain, 2019).

Konsep kedua yang menjadi fondasi judul esai ini adalah bai’at. Secara bahasa, bai’at berasal dari akar kata yang semula bermakna jual-beli, kemudian berkembang menjadi istilah janji setia atau ikrar ketaatan kepada pemimpin. Landasan normatifnya dapat ditemukan dalam Al-Qur’an surah Al-Fath [48]: 10 dan 18, yang menegaskan bahwa orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah pada hakikatnya sedang berjanji setia kepada Allah. Ibn Khaldun mendefinisikan bai’at sebagai janji untuk taat, seolah-olah pihak yang berbaiat menyerahkan kewenangan mengatur dirinya kepada pemimpin yang dibaiatnya, baik dalam perkara yang disenangi maupun yang tidak disenangi (Setiadi, 2020). Dalam praktiknya, bai’at pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin bersifat dua arah: umat berjanji taat dan memberikan dukungan, sedangkan pemimpin yang dibaiat berjanji untuk menegakkan Al-Qur’an dan Sunnah serta memperlakukan rakyatnya secara adil (Setiadi, 2020). Sifat resiprokal inilah yang membedakan bai’at dari sekadar sumpah kesetiaan sepihak, dan menjadikannya instrumen yang secara eksplisit mengikat hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik pemimpin maupun yang dipimpin.

Bertolak dari kedua konsep tersebut, titik temu antara kekhalifahan, bai’at, dan hak-kewajiban warga negara dapat dirumuskan secara eksplisit. Kekhalifahan menempatkan pemimpin sebagai pemikul amanah yang berkewajiban melindungi, mengayomi, dan berlaku adil terhadap rakyatnya, sekaligus memiliki hak untuk ditaati sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan syariat (Zain, 2019). Bai’at kemudian hadir sebagai mekanisme yang meresmikan hubungan tersebut ke dalam bentuk akad atau kontrak sosial yang mengikat kedua belah pihak: rakyat memperoleh hak untuk dilindungi dan diperlakukan adil, namun juga memikul kewajiban taat dalam batas kemampuannya, sedangkan pemimpin memperoleh hak untuk ditaati, namun juga memikul kewajiban menjalankan amanah kekhalifahan secara jujur dan adil (Setiadi, 2020). Struktur relasi semacam ini sejalan dengan tesis utama esai ini, yakni bahwa hak dan kewajiban warga negara bersifat resiprokal dan tidak dapat ditegakkan secara sepihak (Izzati & Novitasari, 2023; Budiyanto & Calysta, 2025). Dengan kata lain, kekhalifahan dan bai’at dalam tradisi pemikiran Islam menawarkan preseden konseptual bahwa keseimbangan hak dan kewajiban antara rakyat dan pemimpinnya bukan semata produk hukum positif modern, melainkan juga telah lama menjadi prinsip dalam tata kelola kepemimpinan yang berbasis nilai keagamaan.

Bai’at sebagaimana diuraikan di atas menemukan wujud konkretnya pada kewajiban warga negara untuk taat kepada pemimpin, yang menjadi bagian penting dalam relasi antara rakyat dan negara. Kesadaran menjalankan kewajiban tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan terhadap otoritas yang sah dalam suatu negara, sebab kepatuhan tersebut menjadi salah satu wujud konkret dari tanggung jawab warga negara terhadap pemimpinnya (Izzati & Novitasari, 2023). Hal ini selaras dengan gagasan yang diangkat dalam kajian mengenai hak dan kewajiban warga negara non-Muslim di negara Islam menurut Al-Maududi (Putra, 2021). Dalam ajaran Islam sendiri, kewajiban taat kepada pemimpin ini memiliki landasan yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ – رضى الله عنهما – قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا « فِيمَا اسْتَطَعْتَ »

Artinya: “Dahulu kami berbai’at kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mendengar (menerima perintah) dan taat pada pemimpin kaum muslimin. Beliau bersabda kepada kami, ‘Hendaklah engkau taat semampu engkau.'” (HR. Bukhari no. 7202 dan Muslim no. 1709, dalam Tuasikal, 2013).

Hadis ini memperkuat gagasan bahwa kewajiban warga negara untuk taat kepada pemimpin bukanlah kewajiban tanpa batas, melainkan tetap disertai dengan hak untuk tidak dipaksa taat di luar kemampuan, serta pengecualian dalam perkara maksiat (Tuasikal, 2013). Prinsip ini sejalan dengan semangat harmonisasi hak dan kewajiban yang diangkat dalam kajian-kajian sebelumnya, di mana pemenuhan kewajiban warga negara idealnya tidak menghapus hak dasarnya sebagai individu, dan pelaksanaan otoritas oleh pemimpin pun tetap dibatasi oleh prinsip keadilan serta kasih sayang terhadap rakyatnya.

Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia (Irwansyah, 2021; Muhammad, 2026) maupun dalam perspektif ajaran Islam (Putra, 2021; Tuasikal, 2013), relasi antara hak dan kewajiban warga negara pada dasarnya bermuara pada satu tujuan yang sama, yakni terciptanya keseimbangan yang menopang keteraturan dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan bernegara. Kedua perspektif ini, meski berangkat dari sumber otoritas yang berbeda satu dari konstitusi dan undang-undang, satu lagi dari nas keagamaan sama-sama menegaskan bahwa relasi hak dan kewajiban bersifat resiprokal dan tidak dapat ditegakkan secara sepihak oleh salah satu pihak saja, baik itu negara atau pemimpin maupun warga/rakyatnya (Budiyanto & Calysta, 2025).

Penutup

Hak dan kewajiban warga negara adalah dua unsur yang saling berkesinambungan dan menjadi fondasi terwujudnya warga negara yang bertanggung jawab serta masyarakat yang adil dan sejahtera (Izzati & Novitasari, 2023; Budiyanto & Calysta, 2025). Ketimpangan yang terjadi selama ini, baik berupa kecenderungan menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban maupun ambiguitas dalam hukum positif Indonesia yang memperluas kewajiban individu sebagai dasar pembatasan hak (Irwansyah, 2021; Muhammad, 2026), menunjukkan bahwa harmonisasi keduanya memerlukan kesadaran kolektif, tidak sekadar aturan normatif. Perspektif Al-Maududi mengenai kedudukan warga negara non-Muslim di negara Islam (Putra, 2021) serta hadis tentang ketaatan kepada pemimpin yang tetap dibatasi oleh kemampuan dan prinsip keadilan (Tuasikal, 2013) turut menegaskan bahwa relasi ini bersifat resiprokal, bukan kewajiban sepihak. Titik temu ini semakin nyata pada konsep kekhalifahan sebagai amanah kepemimpinan yang mengikat kewajiban sekaligus hak pemimpinnya (Zain, 2019), serta bai’at sebagai akad resiprokal yang menjamin hak dan kewajiban rakyat maupun pemimpin secara proporsional (Setiadi, 2020). Karena itu, harmonisasi hak dan kewajiban warga negara bergantung pada sinergi antara hukum yang jelas, kepemimpinan yang adil, dan kesadaran tanggung jawab setiap individu.

Daftar Pustaka

Budiyanto, M. M. P., & Calysta, S. B. (2025). Harmoni kewajiban dan hak dalam kewarganegaraan Indonesia: Membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Jurnal Kajian dan Inovasi Ilmu (JKII), 1(2), 69–73. https://doi.org/10.64123/jkii.v1.i2.6

Irwansyah, A. (2021). Tugas hukum tata negara. https://doi.org/10.31219/osf.io/st26r

Izzati, F. A., & Novitasari, N. (2023). Harmonisasi hak dan kewajiban mewujudkan warga negara bertanggung jawab (civic responsibility). Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4(1), 1–6. https://doi.org/10.31002/kalacakra.v4i1.7379

Muhammad, R. (2026). Meneropong problematika konsep kewajiban asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 96–115. https://doi.org/10.15408/076de144

Putra, A. (2021). Hak dan kewajiban warga negara non muslim di negara Islam menurut Al-Maududi. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(1). https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2869

Setiadi, O. (2020). Baiat dalam konteks kepemimpinan di Indonesia. Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 7(1), 43–58. https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1493

Tuasikal, M. A. (2013, 1 November). Wajib bai’at pada pemimpin. Rumaysho.com. https://rumaysho.com/3729-wajib-bai-at-pada-pemimpin.html

Zain, A. (2019). Khilafah dalam Islam. Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, 3(1), 41–55. https://doi.org/10.22373/al-idarah.v3i1.4802

Kontributor: Mahira Iza Kirana

Editor: M. Jamaluddin Afghoni, M.Pd.