Desain Materi Penyuluhan Anti Korupsi yang Menarik dan Efektif

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak lama dan hingga kini belum sepenuhnya dapat diatasi. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga merusak tatanan kehidupan bermasyarakat secara luas. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk buruknya kualitas layanan publik, terhambatnya pembangunan infrastruktur, lemahnya sistem hukum, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara (Transparency International, 2021). Di sektor kesehatan khususnya, korupsi mengakibatkan pengurasan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, pengadaan obat-obatan, serta peningkatan fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, ribuan kasus korupsi telah ditangani setiap tahunnya dengan total kerugian negara mencapai triliunan rupiah (KPK, 2020). Kasus-kasus tersebut tersebar di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan daerah, lembaga legislatif, hingga institusi pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan masalah budaya dan mentalitas yang harus ditangani melalui pendekatan pendidikan dan penyuluhan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan.

Penyuluhan anti korupsi merupakan salah satu strategi preventif yang dinilai paling efektif untuk membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku anti korupsi sejak dini (KPK, 2020). Namun, keberhasilan penyuluhan tidak semata-mata ditentukan oleh frekuensi penyelenggaraannya, melainkan sangat bergantung pada kualitas desain materi yang digunakan. Materi penyuluhan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, dan konteks audiens cenderung membosankan dan tidak mampu menanamkan nilai-nilai integritas secara mendalam. Sebaliknya, materi yang dirancang dengan baik menggunakan media yang tepat, pendekatan yang relevan, dan metode yang interaktif terbukti mampu mengubah cara pandang dan perilaku peserta secara signifikan (Wijayanti & Kurniawan, 2019).

Bagi mahasiswa Program Studi D3 Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau, pemahaman mendalam tentang anti korupsi memiliki relevansi yang sangat besar. Profesi tenaga gizi di masa depan akan bersentuhan langsung dengan pengelolaan dana program gizi masyarakat, pengadaan bahan pangan untuk intervensi gizi, pelaporan data status gizi, serta pelayanan publik di bidang kesehatan (PERSAGI, 2020). Dalam setiap aspek tersebut, terdapat potensi penyimpangan yang hanya bisa dicegah apabila calon tenaga gizi memiliki integritas yang kuat, kesadaran hukum yang tinggi, serta komitmen moral yang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dan akuntabilitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam esai ini adalah: bagaimana desain materi penyuluhan anti korupsi yang menarik dan efektif dapat diterapkan guna meningkatkan kesadaran dan perilaku anti korupsi di kalangan mahasiswa dan masyarakat? Tujuan penulisan esai ini mencakup tiga hal: pertama, mengidentifikasi prinsip-prinsip desain materi penyuluhan anti korupsi yang efektif; kedua, menganalisis elemen-elemen yang membuat materi penyuluhan menjadi menarik dan mudah dipahami; ketiga, merumuskan rekomendasi praktis bagi pengembangan materi penyuluhan anti korupsi khususnya di lingkungan pendidikan kesehatan. Esai ini berargumen bahwa keberhasilan penyuluhan anti korupsi tidak cukup hanya ditentukan oleh seberapa sering kegiatan tersebut diselenggarakan, tetapi jauh lebih ditentukan oleh kualitas desain materinya. Desain materi yang menarik dan efektif harus secara sadar memadukan tiga unsur utama: pendekatan berbasis nilai yang menyentuh kesadaran moral peserta, pemanfaatan media inovatif yang sesuai dengan kebiasaan audiens, serta adaptasi yang cermat dan kontekstual terhadap karakteristik sasaran. Tanpa ketiga unsur ini berjalan bersama, penyuluhan hanya akan menjadi kegiatan seremonial yang tidak mengubah apa pun.

2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Penyuluhan Anti Korupsi

Penyuluhan anti korupsi dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, serta mendorong terwujudnya perilaku anti korupsi di tengah masyarakat (KPK, 2020). Penyuluhan dalam pengertian ini bukan sekadar penyampaian informasi satu arah dari narasumber kepada peserta, melainkan sebuah proses komunikasi yang bersifat dialogis dan partisipatif, yang bertujuan mendorong perubahan sikap dan perilaku secara berkelanjutan.

Landasan hukum penyuluhan anti korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan kewajiban seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk melalui kegiatan pendidikan dan penyuluhan (PP No. 71 Tahun 2000).

Menurut Transparency International (2021), korupsi secara universal didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Definisi ini mencakup berbagai bentuk korupsi, mulai dari suap-menyuap (bribery), penggelapan (embezzlement), gratifikasi, nepotisme, kolusi, hingga pemerasan (extortion). Pemahaman yang komprehensif tentang berbagai bentuk korupsi dan dampaknya merupakan komponen penting yang harus terintegrasi dalam setiap materi penyuluhan agar peserta dapat mengenali dan menghindarkan diri dari praktik-praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari (Transparency International, 2021).

2.2. Teori Pendukung

Desain materi penyuluhan yang efektif tidak dapat dilepaskan dari berbagai teori desain pembelajaran (instructional design) yang telah teruji secara ilmiah. Salah satu model yang paling banyak digunakan dan diakui secara internasional adalah model ADDIE yang dikembangkan oleh Branch (2009). Model ADDIE terdiri dari lima tahapan sistematis, yaitu Analysis (analisis kebutuhan dan karakteristik audiens), Design (perancangan struktur dan strategi pembelajaran), Development (pengembangan konten dan media), Implementation (pelaksanaan penyuluhan), dan Evaluation (penilaian efektivitas program). Penerapan model ADDIE dalam desain materi penyuluhan anti korupsi memastikan bahwa setiap komponen materi dirancang secara terencana, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan nyata audiens sasaran (Branch, 2009).

Teori pembelajaran konstruktivisme dari Lev Vygotsky memberikan landasan penting dalam memahami bagaimana individu membangun pengetahuan dan nilai-nilai anti korupsi. Vygotsky (dalam Wertsch, 1985) menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung dalam konteks budaya tertentu. Implikasinya bagi desain materi penyuluhan adalah pentingnya melibatkan peserta secara aktif melalui diskusi kelompok, studi kasus nyata, permainan peran (role play), dan simulasi pengambilan keputusan etis. Pembelajaran aktif semacam ini jauh lebih efektif dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas dibandingkan pendekatan ceramah konvensional yang hanya melatih kemampuan menghafal (Wertsch, 1985).

Teori motivasi self-determination theory (SDT) yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan (1985) memberikan kerangka analisis yang berguna untuk memahami mengapa seseorang termotivasi atau tidak untuk berperilaku anti korupsi. Menurut SDT, terdapat dua jenis motivasi utama: motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu berupa kesadaran moral dan internalisasi nilai-nilai integritas, serta motivasi ekstrinsik yang bersumber dari faktor luar seperti ancaman sanksi hukum atau pengawasan atasan (Deci & Ryan, 1985). Penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik menghasilkan perubahan perilaku yang lebih tahan lama dan konsisten dibandingkan motivasi ekstrinsik. Oleh karena itu, materi penyuluhan anti korupsi yang efektif harus mampu membangkitkan motivasi intrinsik peserta, bukan sekadar menakut-nakuti mereka dengan ancaman hukuman (Deci & Ryan, 1985).

2.3. Penelitian Relevan

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji efektivitas desain materi dan metode penyuluhan anti korupsi. Wijayanti dan Kurniawan (2019) dalam penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Pendidikan Karakter menemukan bahwa penyuluhan anti korupsi berbasis media visual dan audio-visual mampu meningkatkan pemahaman dan sikap anti korupsi mahasiswa secara signifikan dibandingkan metode ceramah konvensional. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa peserta yang terpapar materi berbasis media interaktif menunjukkan retensi pengetahuan yang lebih baik hingga tiga bulan setelah penyuluhan dilakukan (Wijayanti & Kurniawan, 2019). Temuan ini menegaskan bahwa inovasi media dalam desain materi penyuluhan bukan sekadar faktor estetika, melainkan faktor kunci yang menentukan efektivitas proses pembelajaran.

Prasetyo dan Handayani (2021) dalam Jurnal Integritas KPK menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan berbasis kearifan lokal dan narasi budaya setempat terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai integritas pada masyarakat. Ketika pesan anti korupsi dikemas dalam konteks budaya dan bahasa yang familiar bagi peserta, pesan tersebut lebih mudah diterima, diproses, dan diinternalisasikan sebagai bagian dari identitas diri (Prasetyo & Handayani, 2021). Santoso (2020) memperkuat temuan ini dengan menekankan pentingnya kontekstualisasi materi penyuluhan sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan profesi audiens, agar pesan anti korupsi terasa relevan dan bermakna bagi kehidupan nyata mereka (Santoso, 2020). Kedua penelitian tersebut memiliki implikasi penting bagi pengembangan materi penyuluhan anti korupsi khususnya di lingkungan pendidikan vokasi kesehatan seperti Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau.

3. PEMBAHASAN / ANALISIS

3.1. Prinsip Desain Materi Penyuluhan Anti Korupsi yang Efektif

Desain materi penyuluhan anti korupsi yang efektif harus dibangun di atas beberapa prinsip fundamental yang saling mendukung. Prinsip pertama adalah relevansi. Materi penyuluhan harus relevan dengan kehidupan nyata dan konteks profesional audiens agar dapat memberikan makna yang sesungguhnya (Santoso, 2020). Dalam konteks mahasiswa D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Riau, materi perlu secara eksplisit mengaitkan nilai-nilai anti korupsi dengan situasi-situasi konkret yang akan dihadapi dalam profesi gizi, seperti kejujuran dalam pengisian formulir recall konsumsi pangan pasien, transparansi dalam pelaporan penggunaan anggaran program pemberian makanan tambahan (PMT), ketidakberpihakan dalam penyusunan laporan survei status gizi masyarakat, serta penolakan terhadap segala bentuk gratifikasi dari pihak rekanan pengadaan bahan pangan.

Prinsip kedua adalah partisipasi aktif. Riset di bidang pendidikan orang dewasa (andragogi) secara konsisten menunjukkan bahwa keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran meningkatkan efektivitas internalisasi nilai dan informasi secara signifikan (Wertsch, 1985). Oleh karena itu, materi penyuluhan anti korupsi harus dirancang dengan metode yang mendorong peserta untuk berpikir kritis, berdiskusi, berdebat, dan mengambil keputusan sendiri. Simulasi kasus etis, diskusi kelompok berbasis skenario nyata, dan permainan peran merupakan teknik-teknik yang terbukti efektif dalam konteks ini. Peserta yang aktif membangun pemahaman melalui pengalaman langsung akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai integritas sebagai bagian dari identitas diri mereka (Branch, 2009).

Prinsip ketiga adalah kebermaknaan emosional. Penelitian di bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa informasi yang dikaitkan dengan respons emosional yang kuat akan lebih mudah diingat dan diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari (Deci & Ryan, 1985). Penyuluhan anti korupsi yang hanya menyajikan data statistik dan pasal-pasal hukum tanpa menyentuh dimensi emosional audiens cenderung kurang berhasil mengubah perilaku. Penggunaan kisah nyata korban korupsi di sektor kesehatan, testimoni dari mantan pelaku yang menjalani hukuman, atau video dokumenter yang menggambarkan bagaimana korupsi dana kesehatan mengakibatkan kematian ibu dan anak karena tidak mendapat layanan gizi yang memadai akan membangkitkan empati mendalam dan motivasi intrinsik yang kuat untuk berperilaku jujur.

Prinsip keempat adalah keberlanjutan dan evaluasi. Penyuluhan anti korupsi yang dilakukan hanya sekali atau secara sporadis tanpa tindak lanjut yang terencana tidak akan menghasilkan perubahan perilaku yang permanen (KPK, 2020). Program penyuluhan harus dirancang sebagai sebuah kurikulum yang berkesinambungan, dilengkapi dengan mekanisme evaluasi berkala untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta dari waktu ke waktu. Di lingkungan Poltekkes Kemenkes Riau, hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi materi anti korupsi ke dalam mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yang dilaksanakan secara terstruktur sepanjang masa studi mahasiswa.

3.2. Elemen-Elemen yang Membuat Materi Penyuluhan Menjadi Menarik

Selain prinsip-prinsip desain yang mendasar, terdapat sejumlah elemen spesifik yang dapat membuat materi penyuluhan anti korupsi menjadi jauh lebih menarik dan berkesan bagi audiens. Elemen pertama adalah pemanfaatan media digital yang inovatif dan beragam. Di era revolusi industri 4.0, masyarakat—terutama generasi muda—terbiasa mengonsumsi informasi melalui platform digital (Wijayanti & Kurniawan, 2019). Integrasi infografis yang dirancang secara visual menarik, video animasi pendek berdurasi 2–5 menit yang menjelaskan konsep-konsep anti korupsi dengan cara yang ringan dan mudah dipahami, podcast interaktif yang menghadirkan diskusi mendalam tentang isu-isu korupsi aktual, serta kuis online berbasis gamifikasi menggunakan platform Kahoot atau Quizziz, dapat mentransformasi sesi penyuluhan dari kegiatan pasif yang membosankan menjadi pengalaman belajar yang aktif dan menyenangkan.

Elemen kedua adalah pendekatan storytelling atau bercerita. Dari sudut pandang neurosains, otak manusia secara biologis lebih mudah memproses, mengingat, dan menghubungkan informasi yang disajikan dalam bentuk narasi dibandingkan informasi yang disajikan dalam bentuk daftar fakta atau data statistik yang kering (Prasetyo & Handayani, 2021). Dalam konteks penyuluhan anti korupsi di bidang gizi, dapat dikembangkan berbagai narasi yang relevan: misalnya kisah seorang ahli gizi muda yang mendapat tekanan dari atasannya untuk memanipulasi data hasil survei konsumsi pangan demi memenuhi target kinerja program, atau cerita tentang seorang petugas pengadaan bahan pangan di dinas kesehatan yang dihadapkan pada tawaran suap dari rekanan supplier. Narasi-narasi semacam ini menghadirkan realitas dilema etis yang mungkin dihadapi peserta di masa depan, sehingga penyuluhan menjadi benar-benar bermakna dan tidak hanya bersifat teoretis.

Elemen ketiga adalah visualisasi dampak nyata korupsi yang bersifat konkret dan membumi. Seringkali masyarakat, termasuk mahasiswa, tidak merasakan keterkaitan langsung antara tindakan korupsi dengan dampak nyata yang mereka rasakan sehari-hari (Transparency International, 2021). Penyajian data yang divisualisasikan secara kreatif—misalnya menggambarkan bahwa uang hasil korupsi senilai Rp1 miliar setara dengan biaya pemenuhan gizi 500 balita stunting selama satu tahun penuh—akan membuat dampak korupsi terasa jauh lebih nyata dan menyentuh. Visualisasi semacam ini mengubah isu korupsi dari sesuatu yang abstrak dan jauh menjadi persoalan yang dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta sebagai calon tenaga gizi.

Elemen keempat adalah gamifikasi (gamification), yaitu penerapan mekanik dan elemen-elemen permainan dalam proses pembelajaran non-permainan (Branch, 2009). Dalam konteks penyuluhan anti korupsi, gamifikasi dapat diwujudkan melalui simulasi pengambilan keputusan berbasis skenario di mana peserta berperan sebagai tokoh yang harus menentukan pilihan etis di berbagai situasi dilematis, kompetisi kuis berhadiah yang menguji pengetahuan anti korupsi, atau permainan papan (board game) yang secara khusus dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep integritas dan tata kelola yang baik. Pendekatan gamifikasi secara signifikan meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan retensi pengetahuan peserta, terutama pada kelompok usia muda yang merupakan generasi digital native (Wijayanti & Kurniawan, 2019).

3.3. Adaptasi Materi Sesuai Karakteristik Audiens

Salah satu determinan terpenting keberhasilan sebuah program penyuluhan adalah kemampuan desainer untuk mengadaptasi konten secara cermat sesuai karakteristik spesifik audiens yang dituju (Santoso, 2020). Audiens yang berbeda—baik dari sisi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, konteks budaya, maupun relevansi isu korupsi dalam keseharian mereka—membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Mahasiswa Program Studi D3 Gizi, misalnya, memiliki frame of reference yang berbeda secara fundamental dengan aparatur sipil negara, pengusaha, atau masyarakat umum dalam memandang isu korupsi.

Untuk audiens mahasiswa gizi di Poltekkes Kemenkes Riau, adaptasi yang paling krusial adalah pengaitan nilai-nilai anti korupsi dengan kode etik profesi gizi yang ditetapkan oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Kode etik profesi gizi secara eksplisit mengatur tanggung jawab tenaga gizi untuk memberikan pelayanan yang jujur, objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan (PERSAGI, 2020). Dengan menjadikan kode etik profesi sebagai titik tolak pembahasan, mahasiswa dapat memahami bahwa nilai-nilai anti korupsi bukan sekadar tuntutan hukum yang bersifat eksternal, melainkan bagian integral dari identitas profesional mereka sebagai tenaga gizi yang berintegritas.

Selain kontekstualisasi konten, adaptasi bahasa dan gaya penyampaian turut menentukan seberapa jauh materi dapat diterima oleh peserta. Bahasa yang kaku, sarat jargon hukum, atau terkesan menggurui justru mendorong peserta bersikap defensif dan menolak pesan yang disampaikan (Prasetyo & Handayani, 2021). Sebaliknya, gaya penyampaian yang dialogis dan empatik—yang menempatkan peserta sebagai individu yang ingin berbuat baik namun kerap menghadapi dilema nyata—akan membuka ruang diskusi yang lebih jujur dan produktif. Penggunaan analogi yang dekat dengan kehidupan kampus, serta contoh kasus yang relevan dengan dunia gizi dan kesehatan di Provinsi Riau, dapat memperkuat keterhubungan peserta dengan isi materi secara lebih organik. Adapun dari sisi format dan jadwal penyuluhan, pendekatan yang fleksibel menjadi kunci mengingat padatnya kegiatan akademik mahasiswa vokasi kesehatan (Branch, 2009). Kombinasi antara sesi tatap muka singkat namun intensif, modul e-learning mandiri, dan kegiatan refleksi yang terintegrasi dalam proses belajar sehari-hari memungkinkan pesan anti korupsi tersampaikan secara berkelanjutan tanpa memberatkan beban studi mahasiswa.

4. KESIMPULAN

Desain materi penyuluhan anti korupsi yang menarik dan efektif merupakan elemen kunci dalam strategi pencegahan korupsi jangka panjang di Indonesia. Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan dalam esai ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyuluhan anti korupsi tidak ditentukan oleh kuantitas penyelenggaraannya semata, melainkan sangat bergantung pada kualitas desain materi yang digunakan (KPK, 2020). Tiga faktor utama yang menentukan kualitas desain tersebut adalah: (1) kepatuhan terhadap prinsip-prinsip desain pembelajaran yang berpusat pada peserta (learner-centered design), (2) penggunaan elemen-elemen yang membuat materi menarik dan berkesan, serta (3) adaptasi yang cermat dan kontekstual terhadap karakteristik spesifik audiens sasaran.

Temuan-temuan utama dari analisis dalam esai ini menunjukkan bahwa materi penyuluhan anti korupsi yang paling efektif adalah materi yang menggabungkan empat prinsip sekaligus: relevansi dengan konteks profesional audiens, partisipasi aktif melalui metode interaktif, kebermaknaan emosional melalui narasi dan visualisasi yang menyentuh, serta keberlanjutan program yang didukung evaluasi berkala (Branch, 2009; Deci & Ryan, 1985). Dari sisi elemen daya tarik, integrasi media digital inovatif, pendekatan storytelling, visualisasi dampak yang konkret, dan gamifikasi terbukti secara empiris mampu meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan retensi pengetahuan peserta secara signifikan dibandingkan metode konvensional (Wijayanti & Kurniawan, 2019).

Bagi mahasiswa D3 Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau secara khusus, pendekatan yang paling strategis adalah mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dengan kode etik profesi gizi yang ditetapkan oleh PERSAGI, sehingga pesan anti korupsi tidak terasa sebagai beban eksternal melainkan sebagai bagian organik dari pembentukan identitas profesional (PERSAGI, 2020). Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya kolaborasi antara KPK, Kemenkes, Poltekkes Kemenkes Riau, dan PERSAGI dalam merancang modul Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) yang komprehensif, adaptif, dan terus diperbarui sesuai perkembangan zaman. Dengan upaya bersama yang terencana dan berkesinambungan, diharapkan mahasiswa gizi Indonesia dapat tumbuh menjadi tenaga kesehatan yang tidak hanya unggul dalam kompetensi teknis gizi, tetapi juga kokoh dalam integritas moral sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat yang bebas dari korupsi. Diperlukan pula penelitian empiris lanjutan—berbasis eksperimen atau quasi-eksperimen—untuk mengukur secara lebih terukur seberapa jauh perubahan sikap dan perilaku anti korupsi benar-benar terjadi setelah mahasiswa mendapatkan penyuluhan dengan desain tertentu, guna memperkuat basis bukti bagi pengambilan kebijakan pendidikan antikorupsi di seluruh institusi kesehatan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Branch, R. M. (2009). Instructional design: The ADDIE approach. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09506-6

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Modul pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi. KPK Republik Indonesia. https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/publikasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Persatuan Ahli Gizi Indonesia. (2020). Kode etik profesi gizi Indonesia. PERSAGI.

Prasetyo, A., & Handayani, S. (2021). Efektivitas pendekatan berbasis kearifan lokal dalam penyuluhan anti korupsi. Jurnal Integritas, 7(1), 45–68. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.712

Santoso, B. (2020). Kontekstualisasi materi anti korupsi dalam pendidikan kesehatan masyarakat. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 15(2), 112–125. https://doi.org/10.14710/jkmi.15.2.2020.112-125

Transparency International. (2021). Corruption perceptions index 2021. Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wertsch, J. V. (1985). Vygotsky and the social formation of mind. Harvard University Press.

Wijayanti, R., & Kurniawan, D. (2019). Pengaruh media visual terhadap peningkatan sikap anti korupsi mahasiswa. Jurnal Pendidikan Karakter, 9(2), 201–215. https://doi.org/10.21831/jpk.v9i2.28012

Kontributor: Intan Aini

Editor: Ahmad Fauzi