Sintesis Politik Berkeadilan dan Demokrasi: Dari Piagam Madinah Hingga Kebijakan Kesehatan Jantung

Pendahuluan

Politik dalam pandangan Islam tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan keadilan dan tanggung jawab. Nilai tersebut dapat dilihat dalam Piagam Madinah yang mengatur kehidupan masyarakat yang beragam berdasarkan kesepakatan, hak, kewajiban, dan keadilan. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan demokrasi yang menekankan partisipasi, kesetaraan, dan kepentingan masyarakat. Penerapan nilai tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan publik, termasuk kebijakan kesehatan jantung yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan secara adil dan merata kepada masyarakat.

Topik ini penting dibahas karena menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam ajaran Islam, khususnya yang tercermin dalam Piagam Madinah, masih relevan dengan prinsip demokrasi dan kehidupan masyarakat saat ini. Nilai tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan publik, termasuk kebijakan kesehatan jantung, agar pemerintah mampu memberikan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penulisan esai ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara politik berkeadilan dalam Piagam Madinah dengan prinsip demokrasi serta penerapannya dalam kebijakan kesehatan jantung.

Pembahasan

Piagam Madinah merupakan salah satu contoh historis pengelolaan masyarakat yang memiliki keberagaman. Nabi Muhammad saw mengatur masyarakat Madinah melalui kesepakatan yang memuat hak dan kewajiban kelompok-kelompok yang hidup di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehidupan bersama membutuhkan aturan yang menjamin keamanan, ketertiban, dan tanggung jawab. Piagam Madinah juga menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi sumber konflik, tetapi dapat dikelola melalui kesepakatan dan tanggung jawab bersama.

Piagam Madinah tidak dapat disamakan secara langsung dengan demokrasi modern karena memiliki konteks sejarah yang berbeda. Namun, nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi bahan refleksi bagi demokrasi, seperti kesepakatan, penghormatan terhadap perbedaan, tanggung jawab, dan perlindungan masyarakat. Demokrasi tidak cukup hanya dipahami sebagai proses pemilihan pemimpin, tetapi juga harus menghasilkan kebijakan yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Landasan mengenai amanah dan keadilan terdapat dalam QS. An-Nisa’ ayat 58:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat tersebut sangat berkaitan dengan politik karena menekankan dua prinsip penting, yaitu amanah dan keadilan. Pemimpin dan pembuat kebijakan harus menjalankan kewenangannya dengan bertanggung jawab. Kekuasaan tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, amanah dapat diwujudkan melalui kebijakan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam QS. Al-Ma’idah ayat 8:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan harus diberikan kepada semua orang tanpa dipengaruhi kebencian, perbedaan kelompok, atau kepentingan pribadi. Dalam kebijakan publik, prinsip ini berarti setiap masyarakat harus memperoleh hak dan kesempatan yang layak. Dalam bidang kesehatan, pelayanan tidak boleh membedakan pasien berdasarkan agama, suku, status sosial, maupun kondisi ekonomi.

Prinsip tanggung jawab kepemimpinan juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw  yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.

Nilai keadilan dan tanggung jawab tersebut dapat diterapkan dalam kebijakan kesehatan jantung. Menurut World Health Organization (2025), penyakit kardiovaskular merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Faktor risikonya antara lain pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, penggunaan tembakau, tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, dan kadar lemak darah yang tidak sehat. Banyak faktor risiko tersebut dapat dicegah atau dikendalikan sehingga kebijakan kesehatan tidak seharusnya hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan deteksi dini.

Kebijakan kesehatan jantung yang berkeadilan perlu memperkuat pelayanan kesehatan primer, edukasi masyarakat, pemeriksaan faktor risiko, serta akses terhadap pengobatan. Pemerataan pelayanan menjadi penting karena masyarakat di daerah terpencil atau masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dapat menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan. Keadilan tidak selalu berarti setiap orang mendapatkan pelayanan yang sama, tetapi setiap orang mendapatkan kesempatan yang layak sesuai kebutuhannya.

Kebijakan kesehatan jantung juga perlu memperhatikan pendekatan promotif dan preventif. Edukasi dapat dilakukan melalui sekolah, keluarga, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lingkungan masyarakat. Informasi kesehatan perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat mampu mengenali faktor risiko dan melakukan tindakan pencegahan. Dengan demikian, kebijakan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan ketika penyakit telah terjadi, tetapi juga berusaha mengurangi kemungkinan penyakit sejak awal.

Penerapan politik berkeadilan dalam kebijakan kesehatan jantung dapat dilihat melalui upaya penguatan pelayanan kesehatan primer, salah satunya melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM). Posbindu PTM dapat menjadi sarana masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan faktor risiko lainnya. Kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa keadilan dalam kesehatan tidak hanya diwujudkan melalui pengobatan di rumah sakit, tetapi juga melalui pencegahan dan deteksi dini yang dapat dijangkau masyarakat di tingkat komunitas.

Dalam perspektif politik berkeadilan, program skrining hipertensi juga memiliki nilai penting karena hipertensi merupakan salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemeriksaan tekanan darah tidak hanya mudah diperoleh oleh masyarakat di perkotaan, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pemerataan tenaga kesehatan, fasilitas pemeriksaan, edukasi, dan sistem rujukan menjadi bagian penting agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada tingkat program, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Piagam Madinah dapat direfleksikan dalam kebijakan kesehatan modern melalui perlindungan terhadap kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sedangkan tenaga kesehatan berperan memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara profesional dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, kebijakan skrining hipertensi dan penguatan Posbindu PTM bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut analisis penulis, keberhasilan kebijakan kesehatan jantung perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah fasilitas atau program yang tersedia, tetapi juga berdasarkan keterjangkauan dan manfaatnya bagi masyarakat. Sebagai contoh, skrining hipertensi akan lebih mencerminkan prinsip keadilan apabila masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan secara mudah, mendapatkan informasi mengenai hasil pemeriksaan, serta memperoleh tindak lanjut apabila ditemukan risiko kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan perlu memiliki kesinambungan antara pencegahan, deteksi dini, pelayanan, pengobatan, dan rujukan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh perlindungan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Jika dikaitkan dengan Piagam Madinah, kebijakan kesehatan jantung dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang beragam. Piagam Madinah menunjukkan pentingnya kesepakatan, perlindungan, dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Nilai tersebut dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan dengan memastikan bahwa setiap masyarakat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa diskriminasi.

Dalam praktik profesi kesehatan, nilai keadilan dapat diwujudkan melalui pelayanan yang profesional, manusiawi, dan tidak diskriminatif. Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan tanpa membedakan pasien berdasarkan latar belakang. Selain itu, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, aktivitas fisik, pemeriksaan kesehatan, dan pengendalian faktor risiko penyakit jantung.

Tenaga kesehatan juga perlu memahami bahwa setiap pasien memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasien dengan keterbatasan ekonomi, usia lanjut, atau kesulitan mengakses fasilitas kesehatan mungkin memerlukan dukungan yang berbeda. Memberikan pelayanan sesuai kebutuhan merupakan bentuk keadilan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan kesehatan jantung tidak hanya diukur dari jumlah rumah sakit atau fasilitas kesehatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh informasi, pemeriksaan, pencegahan, dan pengobatan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi agar kebijakan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Hubungan antara Piagam Madinah, demokrasi, dan kebijakan kesehatan jantung akhirnya dapat dilihat melalui nilai keadilan, amanah, tanggung jawab, partisipasi, dan perlindungan kehidupan.

Penutup

3.1 Kesimpulan

Politik berkeadilan menempatkan kekuasaan sebagai amanah untuk menciptakan kemaslahatan dan melindungi masyarakat. Nilai-nilai dalam Piagam Madinah, seperti keadilan, tanggung jawab, perlindungan, persatuan, dan kehidupan bersama, memiliki relevansi dengan prinsip demokrasi dalam mengelola masyarakat yang beragam. Prinsip tersebut juga sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dan pentingnya menjaga kehidupan manusia.

Dalam bidang kesehatan, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin pemerataan pelayanan, pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit jantung. Dengan demikian, politik berkeadilan tidak hanya berbicara mengenai pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

3.2 Saran/Rekomendasi

Pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan kesehatan yang berkeadilan, terutama dalam pencegahan dan penanganan penyakit jantung, dengan meningkatkan pemerataan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, edukasi, serta akses terhadap pelayanan. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tenaga kesehatan juga perlu memberikan pelayanan secara profesional, adil, dan tanpa diskriminasi serta aktif memberikan edukasi mengenai pencegahan penyakit jantung. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan kebijakan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan pelayanan yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang standar teknis pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Serjeant, R. B. (1964). The Sunnah Jāmi’ah, pacts with the Yathrib Jews, and the Taḥrīm of Yathrib: Analysis and translation of the documents comprised in the so-called “Constitution of Medina.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 27(1), 1–42.

World Health Organization. (2025, July 31). Cardiovascular diseases (CVDs).

World Health Organization. (2025, September 25). Noncommunicable diseases.

Zayyadi, A. (2015). Sejarah konstitusi Madinah Nabi Muhammad SAW: Analisis Piagam Madinah dan relevansinya di Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 4(1).

Kontributor: Yumaina Nansa

Editor: Ahmad Fauzi, M.Pd.