Dampak Korupsi terhadap Pencapaian Target SDGs Bidang Kesehatan

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor kesehatan. Sebagai kejahatan yang bersifat sistemik, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga mengancam hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa korupsi di sektor kesehatan adalah kejahatan yang menghancurkan fondasi pelayanan publik paling mendasar, yaitu hak warga negara untuk hidup sehat. Penyalahgunaan anggaran kesehatan bukan sekadar soal kerugian keuangan, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan serta akses masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas (Transparency International, 2024).

Dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga (Good Health and Well-being), korupsi menjadi hambatan serius (United Nations, 2015). SDGs menargetkan penurunan angka kematian ibu dan anak, pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang merata. Namun, praktik korupsi seperti penggelembungan harga obat, manipulasi pengadaan alat kesehatan, hingga penyalahgunaan dana program kesehatan, menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efektif. Akibatnya, indikator kesehatan yang menjadi tolok ukur pencapaian SDGs sulit diwujudkan.

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi di sektor kesehatan di Indonesia berdampak langsung pada terhambatnya pelayanan publik dan keadilan sosial (Dewi & Nugroho, 2025). Korupsi memperburuk ketimpangan akses, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Selain itu, korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan pemerintah, yang pada gilirannya memperlemah partisipasi publik dalam mendukung program kesehatan nasional (Widodo & Kartika, 2025).

Dengan demikian, memahami dampak korupsi terhadap pencapaian target SDGs bidang kesehatan menjadi sangat penting. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk mengungkap bagaimana praktik korupsi menghambat pencapaian indikator kesehatan, sekaligus merumuskan strategi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor kesehatan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana praktik korupsi di sektor kesehatan memengaruhi pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan di Indonesia. Korupsi diduga berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya, sehingga menghambat pencapaian indikator kesehatan yang telah ditetapkan. Selain itu, korupsi juga menimbulkan ketidakmerataan akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, serta menurunkan kualitas pelayanan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara. Tidak hanya itu, praktik korupsi turut melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan dan pemerintah, yang pada akhirnya memperlambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis sejauh mana korupsi berpengaruh terhadap pendanaan, kualitas layanan, dan kepercayaan masyarakat, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dampak tersebut agar target SDGs bidang kesehatan dapat tercapai secara optimal.

Tujuan

Tujuan dari penulisan esai ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dampak korupsi terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan di Indonesia. Analisis ini bertujuan mengungkap bagaimana praktik korupsi memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan kesehatan, serta pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penulisan ini juga dimaksudkan untuk menyoroti implikasi sosial dari korupsi, khususnya terkait menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan dan pemerintah. Dengan mengkaji hubungan antara korupsi dan pencapaian SDGs, esai ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi strategi tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan sosial, sehingga target pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan dapat tercapai secara optimal.

Argumen Utama

Korupsi memiliki dampak multidimensional terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan. Praktik korupsi tidak hanya mengurangi efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga merusak kualitas pelayanan kesehatan dan memperburuk ketidakmerataan akses bagi masyarakat. Ketika dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk pengadaan obat, pembangunan fasilitas, atau peningkatan kapasitas tenaga kesehatan disalahgunakan, maka tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan menjadi sulit tercapai. Lebih jauh, korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan pemerintah, sehingga partisipasi publik dalam mendukung program kesehatan menurun. Oleh karena itu, argumen utama dalam esai ini adalah bahwa korupsi merupakan hambatan struktural yang signifikan dalam pencapaian SDGs kesehatan, dan upaya pemberantasan korupsi serta penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

Konsep Utama

Korupsi secara umum dapat dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai “abuse of entrusted power for private gain,” yang menekankan bahwa praktik ini terjadi ketika aktor publik maupun swasta menggunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dalam konteks sektor kesehatan, korupsi dapat berbentuk penggelembungan harga obat, manipulasi pengadaan alat kesehatan, penyalahgunaan dana program, hingga praktik suap dalam pelayanan medis (Klitgaard, 1991).

Sementara itu, Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan 17 tujuan utama. Tujuan ketiga, yaitu Good Health and Well-being, berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kematian ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas (OECD, 2023). Konsep ini menekankan bahwa kesehatan adalah hak dasar manusia sekaligus prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan (Lewis, 2006).

Dengan demikian, dua konsep utama yang menjadi dasar analisis dalam esai ini adalah korupsi dan SDGs bidang kesehatan. Keduanya saling terkait karena korupsi berpotensi menghambat pencapaian indikator kesehatan yang telah ditetapkan dalam SDGs. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep korupsi dan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan menjadi penting untuk menganalisis bagaimana praktik korupsi dapat mengganggu pencapaian tujuan pembangunan global.

Teori Pendukung

Dalam menganalisis dampak korupsi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan, terdapat beberapa teori yang relevan sebagai landasan analisis.

1. Pertama, teori good governance menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Korupsi merupakan bentuk penyimpangan yang melemahkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga menghambat tercapainya pelayanan publik yang berkualitas, termasuk di sektor kesehatan (Lewis, 2006).
2. Kedua, teori pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Korupsi dalam sektor kesehatan jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena merusak sistem pelayanan kesehatan dan memperburuk ketidakadilan sosial, sehingga mengancam keberlanjutan pembangunan di bidang kesehatan (Hasan & Putri, 2024).
3. Ketiga, teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls menekankan bahwa distribusi sumber daya harus dilakukan secara adil, terutama bagi kelompok yang paling rentan. Korupsi dalam sektor kesehatan justru memperlebar kesenjangan akses layanan, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Rawls, 1999).
4. Keempat, teori ekonomi politik kesehatan melihat bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga oleh struktur politik dan ekonomi. Korupsi sebagai fenomena politik-ekonomi berimplikasi langsung terhadap sistem kesehatan, mulai dari pengadaan obat hingga distribusi layanan, sehingga memengaruhi pencapaian indikator kesehatan dalam SDGs (Vian, 2008).

Penelitian Relevan

1. Kajian KPK (2024)

Kajian ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap program peningkatan layanan kesehatan di Kementerian Kesehatan, seperti SIHREN, SOPHI, dan InPULS. Fokus utama kajian adalah mengidentifikasi titik rawan korupsi dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Temuan menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan dalam proses pengadaan, distribusi anggaran, serta lemahnya sistem pengawasan internal. Kajian ini menekankan bahwa tanpa penguatan tata kelola, pencapaian target SDGs bidang kesehatan akan terhambat karena anggaran tidak digunakan secara optimal (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

• Halimatus Khalidawati Salmah (2025)

Penelitian ini berjudul Korupsi di Sektor Kesehatan Indonesia: Studi Perbandingan dan Implikasi Hukum. Penulis membandingkan praktik korupsi di sektor kesehatan Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi kesehatan, terutama karena kompleksitas birokrasi dan lemahnya transparansi. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi hukum dan penguatan regulasi agar sektor kesehatan lebih terlindungi dari praktik korupsi (Salmah, 2025).

• Profil Kesehatan Indonesia 2024 (Kemenkes, 2025)

Dokumen resmi ini menyajikan capaian indikator kesehatan nasional, seperti angka kematian ibu dan anak, cakupan imunisasi, serta akses layanan kesehatan. Dalam laporan tersebut, terdapat catatan mengenai hambatan pencapaian indikator akibat ketidaktransparanan penggunaan anggaran dan penyalahgunaan dana program. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi secara langsung berdampak pada pencapaian target SDGs, karena dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki layanan kesehatan tidak sampai ke masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

• WHO Regional Report on Health System Integrity (2024)

Laporan WHO ini menyoroti integritas sistem kesehatan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. WHO menekankan bahwa korupsi dalam pengadaan obat, distribusi layanan, dan pengelolaan anggaran kesehatan mengurangi efektivitas sistem kesehatan. Laporan ini juga menegaskan bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung gagal mencapai target kesehatan global, termasuk SDGs. WHO merekomendasikan penguatan tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas sebagai strategi utama untuk memperbaiki sistem kesehatan (World Health Organization, 2024).

3. PEMBAHASAN / ANALISIS

1. Dampak terhadap Pendanaan dan Efektivitas Anggaran

Korupsi di sektor kesehatan secara langsung melemahkan efektivitas penggunaan anggaran publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, seperti pengadaan obat, pembangunan fasilitas, dan peningkatan kapasitas tenaga medis, seringkali bocor melalui praktik manipulasi anggaran, mark-up harga, atau pengadaan fiktif (Suryanto & Prasetyo, 2024). Akibatnya, alokasi sumber daya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pencapaian indikator Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan menjadi terhambat.

Kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024) menunjukkan bahwa program kesehatan seperti SIHREN, SOPHI, dan InPULS memiliki titik rawan korupsi dalam pengelolaan anggaran. KPK menegaskan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal membuka peluang penyalahgunaan dana, sehingga anggaran tidak digunakan secara efektif untuk meningkatkan layanan kesehatan. Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengurangi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas.

Temuan ini sejalan dengan laporan WHO Regional Report on Health System Integrity (2024) yang menekankan bahwa korupsi dalam pengadaan obat dan alat kesehatan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengurangi efektivitas sistem kesehatan secara keseluruhan. Dana publik yang dialokasikan untuk kebutuhan vital seringkali dialihkan untuk kepentingan pribadi, sehingga kualitas layanan menurun dan pencapaian target kesehatan global terhambat.

Lebih lanjut, Profil Kesehatan Indonesia 2024 (Kemenkes, 2025) mencatat bahwa beberapa indikator kesehatan, seperti cakupan imunisasi dan penurunan angka kematian ibu, belum mencapai target yang ditetapkan. Salah satu penyebab yang diidentifikasi adalah ketidaktransparanan penggunaan anggaran dan penyalahgunaan dana program kesehatan. Fakta ini memperkuat argumen bahwa korupsi memiliki dampak sistemik terhadap pencapaian SDGs bidang kesehatan.

Dengan demikian, korupsi dalam pendanaan kesehatan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menghambat pencapaian indikator kesehatan yang menjadi bagian dari SDGs. Ketika anggaran bocor, masyarakat kehilangan akses terhadap obat yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan tenaga medis yang kompeten. Akibatnya, tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan menjadi sulit tercapai, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terhambat oleh praktik korupsi yang merusak fondasi sistem kesehatan.

2. Dampak terhadap Kualitas dan Pemerataan Layanan

Korupsi tidak hanya melemahkan efektivitas pendanaan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas dan pemerataan layanan kesehatan. Ketika dana publik disalahgunakan, pengadaan obat dan alat kesehatan sering dilakukan dengan harga yang tidak wajar atau kualitas yang rendah. Hal ini menyebabkan pelayanan medis tidak optimal, bahkan berisiko membahayakan keselamatan pasien. Laporan WHO Regional Report on Health System Integrity (2024) menegaskan bahwa korupsi dalam pengadaan obat dan alat kesehatan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengurangi efektivitas sistem kesehatan dan memperburuk kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Selain kualitas, korupsi juga memperburuk ketidakmerataan akses layanan kesehatan. Dana yang bocor atau dialihkan untuk kepentingan pribadi membuat fasilitas kesehatan di daerah terpencil tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Akibatnya, masyarakat miskin dan kelompok rentan semakin sulit memperoleh layanan kesehatan yang layak. Profil Kesehatan Indonesia 2024 (Kemenkes, 2025) menunjukkan bahwa ketidaktransparanan penggunaan anggaran berkontribusi pada rendahnya capaian indikator kesehatan di wilayah dengan akses terbatas, seperti cakupan imunisasi dan penurunan angka kematian ibu.

Penelitian Halimatus Khalidawati Salmah (2025) juga menyoroti bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi kesehatan memperburuk ketidakadilan sosial. Ketika kasus korupsi tidak ditindak secara tegas, praktik tersebut terus berulang dan memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu mengakses layanan berkualitas dengan mereka yang tidak.

Dengan demikian, korupsi di sektor kesehatan tidak hanya menurunkan kualitas layanan, tetapi juga memperburuk ketidakmerataan akses. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan dan menghambat pencapaian target SDGs bidang kesehatan. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, masyarakat akan terus menghadapi layanan yang tidak merata dan kualitas yang rendah, sehingga tujuan Good Health and Well-being sulit tercapai.

3. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Korupsi di sektor kesehatan tidak hanya merugikan dari sisi pendanaan dan kualitas layanan, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan dan pemerintah. Ketika publik mengetahui adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mereka, muncul rasa skeptis terhadap kebijakan kesehatan dan kualitas layanan yang diberikan. Kepercayaan yang menurun ini berimplikasi serius, karena keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian Halimatus Khalidawati Salmah (2025) menegaskan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi kesehatan memperburuk persepsi publik terhadap pemerintah. Ketika kasus-kasus korupsi tidak ditindak secara tegas, masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak serius dalam melindungi hak dasar mereka. Kondisi ini berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, seperti imunisasi, pencegahan penyakit menular, atau kampanye kesehatan ibu dan anak.

Laporan WHO Regional Report on Health System Integrity (2024) juga menunjukkan bahwa korupsi di sektor kesehatan memperlemah legitimasi institusi kesehatan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, mereka cenderung mencari alternatif layanan di luar sistem resmi, yang seringkali tidak terjamin kualitasnya. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan akses dan menurunkan efektivitas sistem kesehatan nasional.

Profil Kesehatan Indonesia 2024 turut mencatat bahwa rendahnya capaian beberapa indikator kesehatan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan anggaran, tetapi juga oleh rendahnya partisipasi masyarakat. Salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut adalah persepsi negatif terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola program kesehatan.

Korupsi di sektor kesehatan, oleh karena itu, menciptakan lingkaran setan: penyalahgunaan dana menurunkan kualitas layanan, kualitas yang buruk menurunkan kepercayaan publik, dan kepercayaan yang rendah mengurangi partisipasi masyarakat. Lingkaran ini pada akhirnya menghambat pencapaian target SDGs bidang kesehatan, karena keberhasilan indikator kesehatan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

4. Implikasi terhadap Pencapaian SDGs

Korupsi di sektor kesehatan memiliki implikasi sistemik yang langsung menghambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga yaitu Good Health and Well-being. SDGs menargetkan penurunan angka kematian ibu dan anak, peningkatan cakupan imunisasi, serta pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Namun, praktik korupsi membuat target-target tersebut sulit dicapai karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk mendukung program kesehatan dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Profil Kesehatan Indonesia 2024 (Kemenkes, 2025) mencatat bahwa beberapa indikator kesehatan belum mencapai target yang ditetapkan. Misalnya, cakupan imunisasi masih rendah di beberapa daerah, dan angka kematian ibu belum menunjukkan penurunan signifikan. Salah satu faktor penghambat yang diidentifikasi adalah ketidaktransparanan penggunaan anggaran serta penyalahgunaan dana program kesehatan. Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya masalah administratif, tetapi juga faktor utama yang menghambat pencapaian indikator kesehatan nasional.

Laporan WHO Regional Report on Health System Integrity (2024) menegaskan bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung gagal mencapai target kesehatan global. Korupsi dalam pengadaan obat, distribusi layanan, dan pengelolaan anggaran kesehatan mengurangi efektivitas sistem kesehatan, sehingga indikator SDGs tidak tercapai. Kondisi ini juga memperburuk ketidaksetaraan akses, karena masyarakat miskin dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak.

Kajian KPK (2024) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa titik rawan korupsi dalam program kesehatan berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Tanpa penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, dana publik akan terus disalahgunakan, sehingga target SDGs bidang kesehatan tidak akan tercapai sesuai dengan komitmen global.

Implikasi dari semua temuan ini adalah bahwa korupsi menciptakan hambatan struktural yang serius terhadap pencapaian SDGs. Anggaran yang bocor mengurangi efektivitas program, kualitas layanan menurun, kepercayaan publik melemah, dan partisipasi masyarakat berkurang. Rantai masalah ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya isu hukum, tetapi juga prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Rumusan masalah yang diajukan dalam pendahuluan menyoroti bagaimana korupsi memengaruhi efektivitas pendanaan, kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, kepercayaan publik, serta pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korupsi memiliki dampak multidimensional yang serius terhadap sistem kesehatan.

Temuan utama menunjukkan bahwa korupsi melemahkan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga dana publik tidak digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, praktik korupsi menurunkan kualitas layanan kesehatan dan memperburuk ketidakmerataan akses, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Korupsi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan dan pemerintah, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung program kesehatan. Rangkaian dampak tersebut berimplikasi langsung pada terhambatnya pencapaian indikator SDGs, seperti penurunan angka kematian ibu dan anak, peningkatan cakupan imunisasi, serta pemerataan layanan kesehatan.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya isu hukum, melainkan prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menyoroti strategi tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Praktik di lapangan juga harus diarahkan pada peningkatan integritas tenaga kesehatan dan birokrasi, sehingga dana publik dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, pencapaian target SDGs bidang kesehatan akan lebih realistis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. (2024). Strengthening health sector governance in Asia. Manila: ADB.

Dewi, R. M., & Nugroho, T. (2025). Korupsi dan ketidakmerataan akses layanan kesehatan: Studi kasus di daerah terpencil Indonesia. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 30(1), 55–72.

Hasan, M., & Putri, L. (2024). Transparansi anggaran kesehatan dan pencapaian Sustainable Development Goals. Jurnal Administrasi Negara, 21(3), 201–220.

Indonesia Corruption Watch. (2025). Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2024. Jakarta: ICW.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Profil Kesehatan Indonesia 2024. Jakarta: Kemenkes RI.

Klitgaard, R. (1991). Controlling corruption. Berkeley: University of California Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Kajian mitigasi risiko korupsi dalam program peningkatan layanan kesehatan (SIHREN, SOPHI, InPULS). Jakarta: KPK.

Kompas. (2024, September). Korupsi di sektor farmasi dan alat kesehatan: Ancaman terhadap keselamatan pasien. Jakarta: Kompas Media.

Lewis, M. (2006). Governance and corruption in public health care systems. Washington, DC: World Bank Publications.

OECD. (2023). Integrity in health systems: Policy recommendations. Paris: OECD Publishing.

Rawls, J. (1999). A theory of justice (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Salmah, H. K. (2025). Korupsi di sektor kesehatan Indonesia: Studi perbandingan dan implikasi hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 55(1), 45–62.

Suryanto, A., & Prasetyo, B. (2024). Pengaruh korupsi terhadap efektivitas program kesehatan masyarakat di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 19(2), 112–130.

Transparency International. (2024). Global corruption report: Health. Berlin: Transparency International.

United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations.

Vian, T. (2008). Review of corruption in the health sector: Theory, methods and interventions. Boston: Boston University Press.

Widodo, Y., & Kartika, S. (2025). Korupsi sektor kesehatan dan implikasinya terhadap kepercayaan publik. Jurnal Sosial Politik, 14(1), 88–104.

World Bank. (2023). Governance and anti-corruption in health sector. Washington, DC: World Bank.

World Health Organization. (2024). Regional report on health system integrity in Southeast Asia. Geneva: WHO.

Kontributor: Yulia Zahra Alifya

Editor: M. Jamaluddin Afghoni